Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna membahas sejumlah agenda, Selasa (23/6/2015). Salah satunya akan membahas tentang usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi dengan nilai total Rp 11,2 triliun per tahun.
"Laporan Ketua Baleg (Badan Legislasi) perubahan proglenas (program legislasi nasional) 2015. Itu kan hasil dari rapat pleno baleg dan dilaporkan Bamus kemarin. Lalu laporan Panja Baleg peraturan DPR RI. Payung hukum secara internal untuk UP2DP. Ketiga, surat-surat masuk," jelas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Bagi fraksi yang menolak dana aspirasi, Taufik mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya sebisa mungkin akan menjelaskan dana aspirasi bagi fraksi yang menolak.
"Namanya paripurna bebas-bebas saja. Intinya dibantu meluruskan saja. Kalau informasi kita luruskan, kalau kesannya sejauh itu, seolah ada pro dan tidak ini juga salah," ujar Taufik.
Hanura Walk Out
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura menyatakan konsisten menolak dana aspirasi. Bahkan Fraksi Partai Hanura akan walk out dalam sidang paripurna membahas dana aspirasi tersebut.
"Kita akan walk out, lihat saja nanti. Ya pertama kasih argumen dulu," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani.
Argumen yang akan disampaikan fraksi Hanura, lanjut Miryam, sesuai dengan sikap fraksinya yang menolak dana aspirasi. Menurut Ketua Umum Srikandi Hanura ini, DPR bukan pengguna anggaran, selain itu pihaknya melihat tidak ada landasan hukum untuk dana aspirasi.
"Jangan sampai semua yang kita lakukan menabrak undang-undang," tegas dia.
Miryam menilai, dana aspirasi juga akan menambah ketimpangan pembangunan di daerah.
"Hanura di Jabar 4 (anggota), tapi daerah lain yang tidak ada anggota DPR-nya protes ke kita. Jateng 0, Jabar (dapil) 8 kita 1 kursi, PDIP 2, Golkar 2, kalau 2 dapat banyak. Kalau itu yang terjadi, kursi DPR RI kan banyak di Pulau Jawa, kalau memang pembangunan, kenapa Jawa?" ujar dia.
"Kalau mau ikhlas, dibikin saja merata, saya juga merasa mereka teriak. Ini demi kepuasan pribadi dan partainya masing-masing. Syahwat yang ditonjolkan," tandas Miryam. (Mut)
DPR Gelar Paripurna Bahas Payung Hukum Dana Aspirasi
Fraksi Partai Hanura akan walk out dalam sidang paripurna membahas dana aspirasi ini.
diperbarui 23 Jun 2015, 10:47 WIBSuasana sidang Paripurna membahas pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jakarta, Kamis (15/1/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Masalah Terus Mendera, Sholat Tak Berdampak Positif jika Dilakukan Seperti Ini
Kekurangan Pengawas Madrasah, Kemenag Tak Segera Angkat Calon Yang Lulus Tes
Maruarar Sirait: Pemilih Nonmuslim Tinggalkan Pramono-Rano Karno karena Didukung Anies
Dikelola Kemenhut, TN Alas Purwo Dikenakan Tarif Nol Rupiah bagi Umat Hindu yang Beribadah di Pura Luhur Giri Salaka
Pengantin Menyesal Salah Pilih Vendor Dekorasi Pernikahan, Mengaku Tertipu Portofolio
Dugaan Korupsi di Bank Pemerintah, Kredit Modal Kerja Rp2 Miliar Digelapkan
Kisah Gus Maksum Sembuhkan Pemabuk Hanya dengan Sepucuk Surat, Karomah Wali
Semeru, Gunung Tertinggi Jawa yang Menyimpan Misteri
Tidak Melulu Putih Ini Warna-Warna Petir
Relawan Prabowo Dukung Isran Noor, Kode IKN Lanjut?
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 23 November 2024
Melihat Desa Kecil di NTB yang Membangkitkan Harapan Hutan Bakau