Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana kembali mengganti pejabat eselon II dan I pada pertengahan Juni 2015. Tapi hingga hampir pengujung bulan belum juga ada pergantian.
Ahok mengatakan sangat sulit mencari sosok yang tepat untuk mengisi jabatan pada tingkat eselon II Pemprov DKI Jakarta. Dia menilai, tipe PNS DKI Jakarta mirip dan sulit untuk mencari yang lebih istimewa dibanding lainnya.
"Masih pikir-pikir, susah orangnya. Itu-itu semua," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Mantan politisi Golkar dan Gerindra itu malah berkelakar. Dia tidak mau mengganti bawahannya sebelum Presiden Joko Widodo mereshuffle kabinet. "Belum. Kabinet saja belum reshuffle, tunggu sana dulu," celetuk Ahok.
Ahok baru saja melantik 580 pejabat Pemprov DKI Jakarta di tingkat eselon IV dan III pada 18 Mei 2015. Hal ini sebagai wujud permintaan dari para atasan mereka yang mengeluhkan kurangnya kinerja.
Kini, Ahok mulai melelang kembali jabatan untuk eselon II dan eselon I. Sudah ada 30 nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar pengisi jabatan baru. Itu belum termasuk 3 nama terkuat pengisi kursi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang ditinggalkan Sarwo Handayani.
Rendah Serap Anggaran
Advertisement
Niat Ahok untuk mengganti jajarannya muncul setelah mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut penyerapan anggaran DKI Jakarta baru sekitar 10 persen. Ahok mengatakan tidak segan memecat 40 ribu pegawai negeri sipil.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menilai penyerapan anggaran yang rendah disebabkan tidak maksimalnya lelang barang dan jasa oleh SKPD. Sebut saja soal pembelian tanah untuk membangun berbagai fasilitas.
"Secara logika, orang mau jual tanah dengan sertifikat resmi, gampang enggak bayarnya? Kok Pemda enggak gampang? Karena ini mau minta komisi. Kalau punya rumah, mau jual pakai harga NJOP tapi yang mau beli minta 10-15%, mau enggak? Ngapain jual ke sana (pemda)," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Ahok menjelaskan pemprov sudah menyiapkan dana Rp 6 triliun tahun ini untuk pembelian tanah. Tapi, SKPD yang memiliki kegiatan pembelian tanah tidak kunjung rampung. (Ali/Yus)
