Warga NTT Makan Pakan Ternak, Ketua DPR Gandeng Sejumlah Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Bencana kelaparan menghampiri warga Kecamatan Amanuban Selatan dan Kualin, Nusa Tenggara Timur. Mereka mengonsumsi putak, yakni pakan ternak dari batang pohon lontar, akibat kekeringan tersebut.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Ketua DPR Setya Novanto. Sebagai anggota dewan yang dipilih dari dapil NTT, Setya ‎mengaku keadaan yang dialami basis pemilihnya itu sudah dikoordinasikan kepada sejumlah menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Soal kelaparan itu, saya sudah koordinasi langsung dengan Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, juga Menteri Sosial," ujar Setya di rumahnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juni 2015.

Masalah kelaparan, kata Setya, terjadi akibat wilayahnya yang terlalu dangkal. Sawah-sawah juga sulit dialiri air, sehingga keker‎ingan terjadi dan menyebabkan gagal panen. "Tapi, ketika hujan, di sana itu banjir, sehingga masalahnya lebih besar lagi."

Karena itu, Setya berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera membangun saluran air untuk sawah-sawah di NTT. Agar persoalan gagal panen dan kelaparan seperti ini segera teratasi dan tidak terulang lagi.

‎"Saya berkoordinasi untuk segera Menteri PU membuat irigasi dan dam air. Juga Mensos dan Menhut supaya masalah (sosial dan lingkungan) itu dijalankan dengan baik," sambung Setya.

Politisi Partai Golkar tersebut mengaku telah memerintahkan anak buahnya di NTT untuk meninjau wilayah tersebut. Dia berusaha memberi bantuan secara maksimal hingga persoalan kelaparan dan gagal panen di NTT selesai.

"Saya berusaha bantu hingga selesai. Apalagi itu dapil saya, tentu saya sangat perhatian sekali," tandas Setya.

Sebelumnya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus ‎mengkritik sejumlah anggota DPR dari dapil NTT. Antara lain, Setya Novanto, Herman Herry, dan Victor Laisodat. Mereka dikritik karena dinilai belum bertindak apa-apa terkait kelaparan yang dialami warga NTT.

Selain itu, sejumlah persoalan seperti perdagangan manusia, busu‎ng lapar, dan korupsi juga tengah dihadapi NTT. Mereka dianggap tutup mata terkait persoalan-persoalan tersebut. Sebagai orang yang memiliki posisi dan wewenang strategis, anggota DPR diminta memberi perubahan positif bagi NTT. (Bob/Ans)