Jika Rombak Kabinet, Jokowi Diminta Waspadai Menteri Non-parpol

Saat ini yang terpenting adalah mewujudkan visi misi Trisakti dan program Nawa Cita.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 24 Jun 2015, 21:53 WIB
Pramono Anung dan Joko Widodo (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah isu reshuflle Kabinet Kerja, PDIP mengajukan penambahan jumlah kursi menteri. Presiden Jokowi diminta untuk dapat mengakomodir permintaan tersebut.

"Terlebih jika dikaitkan dengan kesuksesan visi misi Trisakti dan program Nawa Cita. Sebab keberhasilan program itu adalah tanggung jawab Presiden dan para partai pengusung," kata Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Hal itu, sambung dia, sesuai UUD Pasal 6 ayat 2 dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Terlebih saat ini kenyataannya visi misi Trisakti dan program Nawa Cita akan berat dilaksanakan akibat menteri-menteri Jokowi tidak menunjukkan performanya secara baik.

"Jangankan mewujudkan program-program tersebut. Mempertahankan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saja sudah sulit," ujar Edwin.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 1999 ini melanjutkan, memang Jokowi-JK dan seluruh partai pendukung harus all out untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Karena kami menilai para menteri dari non-parpol kinerjanya sebagian besar buruk," ucap Edwin.

Saat ini yang terpenting adalah mewujudkan visi misi Trisakti dan program Nawa Cita. Karena ini menyangkut lebih dari 200 juta penduduk Indonesia.

"Presiden Jokowi harus mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujar Edwin.

Untuk itu, Edwin berharap, hendaknya PDIP juga harus mempersiapkan kader-kader atau profesional yang akan direkrut dan diajukan guna mengisi kabinet di pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya juga mengingatkan, Presiden Jokowi untuk waspada jika ada nama untuk dicalonkan sebagai menteri di luar KIH. Jika memang ada, Jokowi harus benar-benar memba’iat mereka agar tidak menjadi duri dalam daging. Bahkan berkhianat di tengah jalan. Jokowi harus waspada dan harus mengutamakan kepentingan rakyat,” pungkas Edwin. (Ali/Ado)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya