Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD. Namun, para anggota dewan ini harus bersedia melakukan pembuktian terbalik atas kekayaannya.
Bila hal tersebut terlaksana, ia yakin korupsi di lembaga tersebut akan hilang. "Naik gaji harus ada aturannya, jangan naik gaji terus korupsi lagi. Naik gaji semua saja lebih hemat kok nanti Jakarta, kita buktiin," kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Pria yang karib disapa Ahok itu juga meminta para legislator rajin membayar pajak. Jika dipenuhi, dia tidak akan mempermasalahkan soal kenaikan gaji dan tunjangan tersebut.
"Boleh naik gaji, semua boleh kita setuju-setuju saja. Asal mesti bayar pajak," lanjut Ahok.
Selain itu, kenaikan gaji dewan harus bersedia diawasi ketat. Salah satunya dengan pembuktian terbalik. Cara pencegahan korupsi yang selalu digaungkan oleh mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Tanya mereka setuju enggak? Nanti mereka harta dicek dari mana biaya hidupnya sesuai apa enggak. Kalau mereka setuju itu naik gaji semua," tantang Ahok.
"Kalau ada pembuktian terus enggak ada transaksi cash mau enggak mereka?"
Advertisement
Sebelumnya, pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menemui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Jakarta pada Rabu 24 Juni 2015. Mereka mengeluhkan uang perjalanan dinas sebesar Rp500 ribu yang diterima anggota DPRD. Uang tersebut dinilai kurang.
Para anggota dewan itupun meminta Mendagri meninjaunya kembali. Mereka juga meminta kenaikan beberapa tunjangan lain, seperti uang representasi, uang paket sebesar 100 persen dari uang representasi, dan tunjangan jabatan menjadi 200 persen. (Bob/Mut)
