Liputan6.com, Jakarta - Tidak dipungkiri bahwa program transmigrasi sempat meredup pada awal era reformasi. Namun, saat ini kesadaran terhadap pentingnya transmigrasi mulai tertanam kembali. Transmigrasi dipandang sebagai solusi nyata terhadap masalah kepadatan penduduk, pengangguran, kemiskinan, dan bahkan tidak sedikit pemerintah daerah di luar Jawa yang memasukkan program transmigrasi dalam pembangunan daerahnya.
"Pandangan yang positif dan juga kebutuhan daerah-daerah tertentu terhadap program transmigrasi, tentunya harus disambut baik oleh wilayah-wilayah yang padat penduduknya seperti di Pulau Jawa ini," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu 28 Juni 2015.
Marwan mengajak para gubernur, bupati juga walikota di Jawa untuk mempromosikan program transmigrasi, khususnya kepada warga yang ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera.
Marwan mengakui animo masyarakat terhadap program transmigrasi belum tinggi. Hal ini disebabkan sosialisasi dan promosi yang belum maksimal. Baik promosi secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media cetak dan elektronik. Termasuk peran serta pemerintah daerah di Jawa dianggap belum optimal.
Padahal, kata Marwan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung kesuksesan program transmigrasi. Karena jajaran aparatur daerah inilah yang setiap hari berinteraksi dengan warga.
"Jajaran aparatur daerah terutama aparatur di tingkat desa tentunya paling mengetahui siapa saja warganya yang potensial menjadi calon transmigran, sehingga layak mengajak mereka untuk ikut mendaftar jadi calon transmigran," terang Marwan.
Dia mengingatkan, informasi tentang transmigrasi harus disampaikan secara utuh dan komprehensif. Termasuk apa saja fasilitas yang bakal diperoleh calon transmigran, juga pekerjaan dan penghasilannya di tempat baru. Misalnya, apakah anak mereka bisa sekolah, bisa berobat ke Puskesmas, apakah nanti bisa berkembang maju, bisa hidup layak dan sejahtera di daerah transmigrasi.
"Di lokasi transmigrasi nantinya para transmigran akan mendapat berbagai fasilitas dari mulai rumah hingga pekerjaan dari negara, akan disediakan tanah, rumah untuk tempat tinggal, benih, dan alat pertanian kalau dia petani. Kalau dia nelayan akan disediakan kapal dan perlengkapan melaut," papar Marwan.
Fasilitas untuk Transmigran
Dia menjelaskan, luas tanah yang akan diberikan kepada setiap Kepala Keluarga (KK) sekitar 0,25 hektare, diberikan gratis. Untuk perkebunan akan diberikan tanah 3 hektare per kepala keluarga, diberikan dengan biaya terjangkau dan bisa dicicil. Baik tanah pekarangan maupun tanah usaha perkebunan akan diberikan dengan status hak milik (SHM).
Selain rumah dan tanah, para transmigran juga akan mendapat bantuan perbekalan Rp 3,5 juta per KK per bulan selama 18 bulan sebelum usahanya stabil. Namun, bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk beras, lauk pauk, dan sebagainya.
Pemerintah juga akan membangun infrastruktur di kawasan pemukiman transmigrasi seperti tempat ibadah, sekolah, sarana medis, dan sarana-prasarana pendukung lainnya, sehingga warga transmigran dapat menggarap lahan dengan tenang dan produktif.
"Anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, mendapat layanan kesehatan memadai, bisa melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaannya dengan nyaman," ujar Marwan.
Keluarga transmigran juga diberi kesempatan untuk menambah penghasilan dengan mengembangkan berbagai usaha kreatif seperti industri kerajinan rumahan.
"Saya sangat optimis, melalui promosi yang tepat ditambah dukungan pemerintah daerah, program transmigrasi akan menarik banyak warga masyarakat yang ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik, daripada jadi TKI di negeri orang," tandas Menteri Marwan. (Sun/Rmn)
Advertisement
