Tanggapan Rini Soemarno Terkait Menteri Hina Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada menteri di Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi. Pernyataan Tjahjo dipertegas Politisi PDIP, Masinton Pasaribu, yang menyebut menteri penghina Presiden Jokowi itu dari bidang perekonomian, wanita, dan bukan politisi partai politik.

Salah satu menteri yang memenuhi kriteria itu adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno. Saat dikonfirmasi, Rini membantah dan meminta bukti kepada pihak yang menyebut dirinya menghina Presiden.

"Itu dari mana? Coba tanya ke dia dari mana dasarnya, datanya dari mana?" ujar Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015). ‎

Ia pun enggan mengomentari lebih lanjut mengenai tudingan tersebut. "‎Tanya mereka yang bicara, jangan ke saya ya," ucap Rini.

Terkait kabar yang menyebut dirinya menjadi salah satu menteri yang akan di-reshuffle, mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. "Kalau reshuflle menteri tanya ke presiden, saya sebagai pembantu presiden, yang melakukan assesment kan presiden, jadi saya serahkan ke presiden," kata dia.

‎Anggota Komisi III DPR asal PDIP, Masinton Pasaribu, sebelumnya menyebut, menteri penghina Jokowi itu bukan dari PDIP dan partai-partai pendukung.
‎
"Aku kan enggak enak kalau nyebut nama. Kalau orangnya keberatan, bisa melakukan pencemaran. Aku sebut cirinya saja. Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional. Sektor di bawah koordinasi perekonomian," ujar Masinton saat dihubungi.
‎
Dia menegaskan, menteri yang baru berkelakuan seperti itu hanya satu. "Baru ada satu yang aku dengar, perempuan (menterinya)," tegas Masinton.
‎
Saat ditanya apa yang dikatakan menteri tersebut, Masinton menyebut Presiden Jokowi dianggap meragu.

"Mungkin karena mau di-reshuffle, dia kemudian bilang presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada presiden. Itu di luar rapat. Kalau ada kebijakan yang bagaimana, sampaikan kepada presiden, bukan yang lain. Enggak perlu mendegradasi presiden," tutur Masinton. (Mut/Yus)