Kapolri: Dana Kurang, Pilkada Sebaiknya Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran pengamanan untuk pemilu kepala daerah secara serentak pada Desember 2015, kurang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, mengusulkan agar pilkada serentak ditunda.

Penundaan ini berlaku untuk daerah yang belum mendapat kucuran anggaran pengamanan.

"Kalau tidak salah kekuranggannya itu hanya mencapai Rp 500 miliar. (Bagi yang belum ada anggarannya) bisa kita rekomendasikan supaya ditunda saja. Yang ya sudah anggaran, maka siap jalan," ujar Badrodin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Namun, lanjutnya, hal itu perlu didiskusikan dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Dia akan kembali rapat dengan mendagri dalam waktu dekat.

"Kita belum final, masih ada upaya-upaya yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, ada rapat yang dipimpin mendagri untuk membicarakan hal itu," tutur Badrodin.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengungkapkan anggaran pengamanan untuk Pemilu Kepala Daerah pada Desember 2015 masih mengalami kekurangan. Tjahjo berharap hal tersebut tidak mengganggu kesiapan KPU maupun kepolisian untuk menyelenggarakan pilkada serentak.

Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin, menjelaskan perlu tenggang waktu guna mengatasi masalah kekurangan anggaran pengamanan ini.

"Perlu dibuat tenggang waktu, apabila pada saatnya tidak terpenuhi anggaran, itu harus ada solusi jalan keluar. Karena ketertiban, faktor utama jalannya Pilkada," jelas Aziz.

Sementara soal usulan penundaan, DPR tidak bisa langsung memutuskan hal tersebut dengan mudah. Serangkaian prosedur harus dipenuhi jika usulan itu disetujui.

"Pengunduran tentu harus persetujuan pemerintah dan harus ada Perppu. Tapi usulan mundur jadwal Pilkada itu masih wacana. Senin depan konsultasi dengan Mendagri dan nanti kita akan lanjutkan rapat dengan para Kapolda," pungkas Aziz. (Bob/Mut)