Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana membangun kereta cepat (high speed train) untuk jurusan Jakarta-Bandung. Dari uji kelayakan yang dilakukan investor asal China, wilayah Halim Perdanakusuma akan dijadikan sebagai stasiunnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab dipanggil Ahok mengaku untuk merealisasikan kajian tersebut dipastikan akan mengalami beberapa kendala.
Advertisement
"Saya setuju saja (kalau pakai Halim), namun realita rasionalnya harus ada. Kalau kamu tidak punya tanah bagaimana kami mau bangun," kata Ahok di Kementerian BUMN, Kamis (2/7/2015).
Ahok mengungkapkan, lokasi yang akan dijadikan stasiun kereta tersebut terdapat sekitar 1.200 kepala keluarga. Ahok menekankan, seluruh kepala keluarga itu belum tentu mau untuk direlokasi.
"Memang di Halim rumah-rumah itu mau dibongkar gampang? bagaimana coba, 1200 KK mau digusur, mau tidak mereka digusur. Kalau tidak mau, perusahaan mau pakai ruang hijau, ya tidak bisa," tegas Ahok.
Tak mau sekadar mengomentari apa yang sudah dilakukan, Ahok juga mencoba memberikan solusi jika pemerintah ingin tetap membangun kereta cepat tersebut. Solusinya adalah mengalihkan pemberhentian kereta di beberapa stasiun yang sudah ada, seperti dicontohkannya di Stasiun Manggarai atau Stasiun Dukuh Atas.
Hanya saja, jika dipindahkan ke stasiun-stasiun tersebut pihak China sebagai investor tidak setuju mengingat lebar rel kereta cepat yang direncanakan lebih besar dibandingkan rel kerata yang sudah ada.
"Sebenarnya investor dari Jepang itu lebih gampang, kalau Jepang yang investasi, stasiunnya bisa pakai Manggarai atau Dukuh Atas karena lebar relnya sama, makanya kita pilih LRT sama dengan kereta api dan kereta api juga sama dengan LRT," papar Ahok.
