Anggaran Bukan Kendala Kementan Genjot Produksi Gabah

Kementerian Pertanian telah melakukan upaya khusus seperti irigasi untuk mendongkrak produksi gabah kering sekitar 75,55 juta ton pada 2015.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 03 Jul 2015, 17:29 WIB
Andi Amran Sulaiman (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi gabah kering giling (GKG) akan mencapai 75,55 juta ton pada 2015, lebih besar dari target pemerintah 73,5 juta ton.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, hal tersebut didukung program pemerintah yang tepat sasaran. "Kalau dari Pertanian kita ada upaya khusus (upsus), irigasi, ada bantuan. Upaya khusus terutama," kata Andi di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Pihaknya juga menampik jika anggaran Kementan menjadi pendukung utama produksi pertanian. Padahal serapan anggaran juga masih minim.

"Ada bilang wajar naik, anggaran dua kali lipat, benar tidak?. Tahu tidak Oktober sampai Maret, ada tambahan tanam 400 ribu hektar (ha). Realisasi mencapai 6-8 persen pada Maret. Pertanyaannya berpengaruh ke produksi? Tidak," tutur Andi.

Sebelumnya, Kepala BPS Suryamin mengatakan, lebih tingginya perkiraan produksi gabah kering giling dari BPS ini karena adanya perluasan lahan panen yang mencapai 0,51 juta hektare atau 3,71 persen dari total.

"Dengan demikian terjadi kenaikan produktivitas sebesar 1,45 kuintal per hektare atau 2,82 persen," ujar Suryamin.

Suryamin melanjutkan, peningkatan produksi gabah kering giling akan disumbang dari produksi padi di Pulau Jawa sebesar 1,83 juta ton. Sedangkan peningkatan produksi di luar Jawa sebesar 2,88 juta ton.

"Perkiraan kenaikan produksi relatif besar terdapat di Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat. Tetapi penurunan produksi yang relatif besar juga terjadi di Yogyakarta, Gorontalo dan DKI Jakarta. Tapi DKI Jakarta dari segi produksi juga tidak besar," lanjutnya.

Dengan adanya kenaikan produksi ini, lanjut dia, Indonesia sebenarnya tidak perlu melakukan impor beras lagi karena produksi padi di dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. "Tidak akan impor jika kebutuhan setiap bulan terpenuhi. Padi itu setiap bulan selalu ada produksi di daerah-daerah," kata Suryamin. (Amd/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya