Anggap Produk Belanda, DPR-Pemerintah Setuju Pembahasan RUU KUHP

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang diajukan Pemerintah.

Persetujuan ini disepakati dalam rapat kerja antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Anggota Komisi III Fraksi PDIP Riska Mariska mengatakan, pembahasan RUU KUHP adalah mutlak. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperbarui acuan hukum RI, yang selama ini masih mengacu terhadap produk kolonial Belanda.

"KUHP yang lama adalah produk Belanda. Sebagai negara yang telah merdeka, kita patut menggantinya. ‎Penggalian nilai ke-Indonesiaan perlu dilakukan, agar sesuai dengan sosio kultural Indonesia," kata Riska.

Senada dengan PDIP, Fraksi Partai Golkar juga menyetujui pembahasan RUU KUHP antara Pemerintah dengan DPR. Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Zakki Zyiraj menyebutkan, puluhan tahun cukup untuk melihat berbagai kelemahan KUHP ciptaan Belanda.

"Pembahasan RUU KUHP bukan hanya bersemangat dekolonisasi, tapi juga melakukan demokratisasi hukum pidana," kata Zakki.

Dalam kesempatan ini, Yasonna berharap agar usulan RUU KUHP yang diajukan Pemerintah dapat segera dibahas. Dia memperkirakan, DPR dan Pemerintah dapat menyelesaikan dalam jangka 2 tahun.

"Saya lihat komitmen Komisi III DPR sangat baik. Saya kira target 2 tahun selesai kita bahas RUU KUHP ini," kata dia.

Dalam rapat kerja antara Pemerintah dengan Komisi III DPR, 6 fraksi partai politik, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi Hanura menyatakan setuju membahas RUU KUHP.

Sementara, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Nasdem, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hadir dalam rapat kerja tersebut. (Rmn)