Tantangan Terberat bagi Pimpinan KPK di Mata Kabareskrim

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso, mengatakan, bukan hal mudah untuk menjadi pimpinan KPK.

oleh Moch Harun Syah diperbarui 07 Jul 2015, 02:39 WIB
Gedung KPK.

Liputan6.com, Jakarta - Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso, mengatakan, bukan hal mudah untuk menjadi pimpinan KPK. Sebab, harapan besar masyarakat tertumpu kepada petinggi KPK untuk memberantas korupsi.

Menurut pria yang akrab disapa Buwas itu, siapa saja berhak mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK. "Tidak ada larangan. Yang paling berat menjadi pimpinan KPK itu menjalankan kewajiban dari hati nurani. Kalau yang pintar sih banyak," kata Buwas di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Ia melanjutkan, untuk menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu juga tidak arogan dan harus bisa bekerja sama dengan penegak hukum lainnya. Sebab bukan tidak mungkin dalam setiap perjalanan menangani kasus, KPK membutuhkan informasi atau data dari institusi lain.

Dia menegaskan sosok itu tak harus dari Polri. Yang jelas dirinya akan mendukung siapa saja orang yang menjadi pimpinan KPK.

"Enggak juga (dari Polri). Yang penting, yang jadi pimpinan KPK bagus, berkoordinasi sesama, bekerja sama, dan bertanggung jawab," ujar Buwas.

Dari 194 capim KPK yang lolos tahap awal antara lain ada yang berlatar belakang Polri. Mereka adalah Kombes (Purn) Basuki, Irjen (Purn) Rudiard M L Tampubolon, Irjen Syahrul Mamma, dan Brigjen Pol Basaria Pandjaitan.

Pansel KPK memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan rekam jejak para calon. Setelah itu, para calon pimpinan KPK diwajibkan membuat makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi yang dilakukan pada 8 Juli.

Hasil tes pembuatan makalah itu akan diumumkan 15 Juli 2015. Pansel akan melakukan assessment kepada para pendaftar pada 27-28 Juli.

Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan 12 Agustus. Kemudian para capim KPK akan menjalani tes kesehatan pada 18 Agustus, wawancara pada 24-27 Agustus, dan laporan akan disampaikan tim Pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. (Ali/Dan)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya