Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan kabinet (reshuffle) tengah menjadi perhatian publik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin mencermati kinerja para menteri ekonomi mengingat kondisi dan situasi perekonomian Indonesia yang sedang goyah.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Luhut B Pandjaitan mengatakan, Presiden Jokowi sudah melakukan evaluasi serta mendiskusikannya kepada seluruh menteri Kabinet Kerja. Konsen evaluasi pada para menteri ekonomi.
Advertisement
"Presiden dengan cermat mengamati semua pembantunya yang dianggap bapak-bapak (pengusaha) konsen dengan dinamika ekonomi. Tentu ini membutuhkan konsen," tutur dia saat Diskusi Perkembangan Perekonomian Terkini oleh Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera di Sun City Hotel, Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Jokowi, diakui Luhut, ingin membangun team work yang kuat dan solid untuk menghadapi perlambatan ekonomi Indonesia. Lantaran, sambung dia, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2012. Potensi perekonomian memburuk sangat besar karena dampak dari faktor global, seperti Yunani dan Tiongkok.
"Kita tidak boleh main-main dengan keadaan ekonomi dunia saat ini dan ekonomi Indonesia," ujar Luhut.
Saat dikonfirmasi mengenai nama-nama menteri yang akan kena reshuffle, Luhut bungkam. Termasuk kepastian waktu perombakan kabinet tersebut. "Kapan dan siapa yang di-reshuffle itu di luar kewenangan saya," ucap dia.
Hanya saja, Luhut menyebut, Presiden menetapkan perombakan kabinet berdasarkan beberapa indikator, antara lain, soal penyerapan anggaran, program-program kerja menteri, cara komunikasi dengan masyarakat dan seterusnya.
"Tapi penyerapan anggaran kecil pun belum tentu (digeser). Mesti lihat dulu masalahnya apa. Kita lihat saja nanti," tegas Luhut.
Desakan Perombakan
Perombakan (reshuffle) kabinet saat ini dinilai merupakan satu-satunya jawaban atas masalah pemerintah. Ini juga bisa menjadi bukti jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pemimpin yang menyadari kekeliruan.
“Reshuffle adalah mutlak dan merupakan bagian dari solusi memperbaiki bangsa yang sedang sakit parah,” ujar anggota Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean.
Dia menilai, salah satu menteri yang wajib dicopot Jokowi adalah Menteri BUMN Rini Soemarno karena dianggap masih belum menunjukan kinerja yang nyata.
“Terkait dengan sosok Menteri BUMN Rini Soemarno, saat ini kami melihat belum ada kinerja konkret Kementerian dalam membenahi BUMN-BUMN kita,” ujarnya.
Menurut dia, sejauh ini Menteri Rini masih terlihat tidak memiliki konsep bagaimana menata BUMN supaya lebih menghasilkan keuntungan bagi negara, mampu menopang perekonomian dan menjadi motor penggerak ekonomi.
Senada dengan Ferdinand, Juru Bicara Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Teddy Syamsuri mengatakan sudah seharusnya Jokowi mempertimbangkan keberadaan Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Ini karena kondisi yang ada saat ini.
Dia mencontohkan, kenaikan harga BBM itu merupakan pemicu kenaikan harga pangan, energi dan inflasi. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi yang lemah dan melambat, pengangguran yang tak terhindarkan, komunitas orang yang hampir miskin menjadi miskin, dan merosotnya nilai uang rupiah, semua itu sumber masalahnya ada pada kenaikan harga BBM itu.
“Rini Soemarno dan Sudirman Said menjadi prioritas Menteri yang perlu di ganti, karena kabinet bidang perekonomian yang suka bikin gaduh ada pada dua kementerian ini,” jelasnya. (Fik/Ahm)
