Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal membeli lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras menyusul rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menilai bahwa proses jual beli menyalahi prosedur. Namun, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih tidak terima. Ia pun meminta BPK mengaudit lebih baik lagi.
"Ini BPK auditnya jangan prosedural saja deh, substansial dong," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (10/7/2015).
Advertisement
Ahok ingin mengundang pihak RS Sumber Waras untuk menjelaskan permasalahan ini. Pertemuan itu nantinya akan menyampaikan ketidaksetujuan Ahok dengan hasil rekomendasi BPK.
"Menurut kami BPK enggak pantas audit seperti ini. Tendensius sekali. Saya kira panggil saja mantan-mantan orang KPK–Kejagung. Kita duduk bareng deh. Ini yang saya kritik," tantang Ahok.
Karena itu, Ahok ingin meminta BPK mencarikan lahan di Jakarta untuk menggantikan kegagalan pembelian lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit kanker.
"Tanya BPK. Saya mau bangun rumah sakit dan beli tanah di tengah kota dan mau jual NJOP. Ada enggak yang mau jual NJOP. Cariin deh buat saya tanah 3 hektar di tengah kota, matang ya, tak perlu urug dan langsung dibangun," pungkas dia.
Tahun lalu, Pemprov DKI membeli lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat seluas 6,9 hektare, senilai Rp 1,5 triliun. Harga itu sesuai nilai jual objek pajak (NJOP).
Di atas tanah tersebut rencananya akan dibangun rumah sakit kanker dengan standar sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Namun, BPK menemukan dugaan penggelembungan anggaran hingga Rp 191 miliar dalam pembelian lahan tersebut. (Cho/Ein)
