Liputan6.com, Jakarta - Resesi dan krisis ekonomi dapat mengancam Indonesia apabila ketidakpastian kondisi global, terutama gejolak maraton dari Yunani, China dan Amerika Serikat (AS) berlangsung lama. Padahal fundamental ekonomi negara ini masih kuat dilihat dari beberapa indikator.
Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dan kuat karena rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 25 persen, meski secara nominal meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total utang luar negeri mencapai US$ 299,84 miliar hingga April 2015.
Advertisement
Indikator lain yang menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia kuat, sambungnya, Bank Indonesia (BI) telah melakukan stress test kepada perbankan nasional apabila terjadi kolaps saat rupiah menyentuh level 14.500 per dolar AS.
"Tapi kalau krisis Yunani, spekulasi rencana kenaikan suku bunga AS dan pelemahan ekonomi Tiongkok berlangsung terus menerus serta kondisi internal tidak diperbaiki, maka tidak menutup kemungkinan resesi dan krisis terjadi lagi," tegas dia di Diskusi Mengupas Kekuatan Ekonomi Indonesia Paska Yunani Kolaps dan Tiongkok di Kedai Tjikini, Jakarta, Minggu (12/7/2015).
Firmanzah menuturkan, Indonesia tidak akan serapuh 1997-1998, pada masa itu negeri ini dihantam badai krisis moneter. Alasannya, kata dia, sejak era reformasi, Indonesia sudah banyak berbenah diri dan melakukan perbaikan.
"Sebelum reformasi, kita tidak punya prosedur pengelolaan utang negara. Tapi setelah reformasi dibentuklah Ditjen Pengelolaan Utang. Jadi fundamental kita jauh lebih bagus dibanding sebelum krisis 1998," ujar Firmanzah.
Dia mengakui, Indonesia saat ini mempunyai dua tantangan, yakni bersumber dari eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti ketidakpastian The Fed atas kenaikan suku bunga acuannya, rontoknya bursa saham China, serta krisis Yunani.
Sedangkan dari internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kuartal I 4,7 persen. Serta prediksi 4,7 persen di kuartal II. Sementara porsi investasi dan konsumsi, sambung Firmanzah tak mampu mengompensasi daya beli masyarakat.
"Di kuartal III dan IV ini menjadi pertaruhan buat pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,2 persen sampai akhir tahun. Karena The Fed sudah ancang-ancang naikkan suku bunga September, dan BI pasti akan menyesuaikan BI Rate supaya capital ouflow tidak deras, agar rupiah tidak anjlok," tegas dia.
Oleh sebab itu, Ekonom Megawati Institute, M Islam mengatakan pemerintah harus sanggup meningkatkan penyerapan belanja di semester II. Dia meyakini bisa tercapai, karena persoalan nomenklatur sudah beres.
"Selain pemerintah pusat, salah satu stimulus perekonomian adalah belanja daerah. Serta meningkatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) cukup signifikan di era Jokowi. PMN Rp 35,9 triliun bisa di-leverage dengan tambahan modal sampai 3 kali lipat sekira Rp 120 triliun bahkan 10 kali lipat. Ini berguna untuk nambah belanja infrastruktur Rp 190 triliun," pungkas Islam. (Fik/Ahm)
