Cegah Kerusuhan Pilkada, Sutiyoso Sinergikan BIN dan Kemendagri

Menurut Sutiyoso, potensi kerusuhan dalam pilkada serentak tetap ada. Karenanya, BIN bersama Mendagri mencegah agar tidak terjadi kerusuhan.

oleh Oscar Ferri diperbarui 13 Jul 2015, 14:01 WIB
(Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Pertemuan itu dalam rangka penyelenggaraan pilkada serentak yang dimulai Desember 2015.

Menurut Sutiyoso, potensi kerusuhan dalam pilkada serentak tetap ada. Karenanya, BIN bersama Mendagri mencegah agar tidak terjadi kerusuhan.

"Fokus daerah itu adalah pilkada serentak nanti jangan sampai terjadi kerusuhan. Lalu yang kedua tentu di daerah Papua sekarang (jurnalis asing bebas meliput), karena jadi kebijakan Presiden dibuka tidak berarti kita lepas begitu saja," ujar Sutiyoso di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Sutiyoso menjelaskan, terkait hal itu, maka pihaknya juga akan melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu dimulai dari daerah-daerah. Setiap kepala daerah berada di bawah naungan Kemendagri.

"Karena kita juga mendeteksi dini, deteksi dini kan dari daerah. Dan itu Kemendagri, ada bupati, walikota," ucap mantan Gubernur DKI yang karib disapa Bang Yos itu.

Untuk itu, menurut dia perlu dibangun sinergitas antara BIN dan Kemendagri. Sebab, setiap stakeholder terkait pilkada tak bisa jalan masing-masing.‎‎

Menurut Sutiyoso, saat ini perwakilan BIN di daerah masih sangat kurang. Setiap 2 atau 3 anggota BIN menjangkau 2 sampai 3 kabupaten/kota.

"Itu tidak masuk akal. Alhamdulillah Mas Tjahjo Kumolo pun sebagai Mendagri juga paham betul itu dan kita akan membangun jaringan," kata Bang Yos.

Berdasarkan kekurangan personel BIN di daerah itu, Sutiyoso berencana merekrut 1.000 orang untuk bergabung. Nantinya, setiap minimal 1 anggota BIN bisa meng-cover 1 kabupaten‎/kota.

"Saya mencanangkan proyek 1.000 personel itu akan kita ambil dari daerah yang akan kerja sama dengan Kemendagri nanti. Supaya nanti diplot di daerah masing-masing. Nanti setiap kabupaten ada. Paling tidak satu, bukan meng-cover 2 atau 3 kabupaten," jelas Sutiyoso. (Osc/Mut)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya