Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih transparan dalam mengaudit keuangan daerah. Prosedur audit harus sama antara DKI Jakarta dengan daerah lainnya.
"Saya bukan menyangkal, saya bukan protes tapi ini ada permainan. Seolah-olah saya tidak mau mengakui ada permainan di Pemprov DKI Jakarta, tidak bisa menerima kalau DKI dapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Yang saya tuntut itu standar BPK kenapa ngaco," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Advertisement
Proses audit BPK memang terbilang rumit, terutama dalam mengaudit anggaran DKI Jakarta. Hanya, cara audit itu juga harus sama dengan daerah lainnya."Nanti BPK paling rumit dan mengada-ada cuma di DKI," tambah dia.
Di sisi lain, Ahok bersyukur bila BPK menerapkan prosedur audit paling rumit di DKI Jakarta. Dengan begitu, DKI Jakarta bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
"Kenapa saya ingin seperti itu, saya akan gunakan standar di DKI untuk seluruh Indonesia. Nanti BPK tidak bisa mengelak. Sekarang kan BPK enggak pernah buka," ujar dia.
Ahok menambahkan, dia juga sudah melakukan langkah untuk memperbaiki audit keuangan Ibukota. Caranya dengan merekrut 2 pegawai BPK menjadi PNS DKI Jakarta agar audit yang dilakukan bisa sesuai dengan prosedur untuk semua daerah.
"Kita tarik dua orang BPK. Auditnya saja yang lebih, saya tidak masalah. Saya bahkan ingin BPK audit yang benar," tandas Ahok. (Ali/Yus)
