Liputan6.com, Jakarta - Tepat Sabtu 11 Juli 2015, Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie menandatangani kesepakatan bersama terkait pemilihan umum kepala daerah di depan mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla. Kedua kubu mesra saat itu.
Kemesraan ini membuat kedua kubu optimistis partai yang berlambang pohon beringin itu dapat bersaing dengan partai lain dalam pilkada serentak Desember 2015. Meski, kemesraan ini sempat melewati kerikil tajam.
Advertisement
Ketua DPP Golkar dari kubu Ical, Tantowi Yahya, mengatakan, sepanjang kedua belah pihak mengikuti kesepakatan bersama, maka tidak ada masalah dalam pencalonan nanti. Dia yakin, partainya akan ikut pilkada.
"Ya kita ikuti saja kesepakatan yang sudah ditandatangani di depan Pak Jusuf Kalla. Kalau itu ditaati, Insya Allah tidak akan ada masalah. Tujuan kita akan mencari persamaan agar bisa ikut pilkada, bukan sebaliknya. Kita yakin kita ikut pilkada," ujar Tantowi melalui pesan singkat, Rabu (14/7/2015).
Wakil Ketua Komisi I DPR itu juga mengatakan, selama masa penjaringan calon kepala daerah dilakukan bersama, tidak ada masalah sama sekali. Meski demikian, dia menyerahkan keputusannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait legalitasnya.
"Selama ini belum ada (selisih paham dengan kubu Agung). Kalaupun ada, nantinya akan diselesaikan lewat survei. Yang tertinggilah yang akan dipilih. (Soal legalitas) Kita serahkan ke KPU saja sebagai event organizer-nya," tutur Tantowi.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, pun merasa yakin seperti yang disampaikan Tantowi. Dia optimistis ada nama kader Golkar di 269 daerah yang proses.
"Dari 269 daerah, sudah berhasil diproses 226 sampai tadi siang. Nanti akan dilanjutkan lagi. Partai Golkar optimistis ikut pilkada dan mengusung nama-nama di 269 daerah," kata Agung.
Mantan Menteri Koordinator pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjelaskan, jika ada nama-nama yang berbeda, akan dibicarakan kedua kubu dengan mempertimbangan banyak hal.
Agung menuturkan hal yang pertama dilakukan adalah bisa mengadopsi hasil survei yang independen. Kedua, kemampuan untuk mendapatkan koalisi secara bersamaan. Kemampuan calon kepala daerah untuk merangkul untuk bisa membuatnya menjadi calon.
"Cara yang ketiga bisa menggunakan analisis geopolitik sejauh apa. Itu analisis kompetitor dan yang keempat adalah melihat kemampuan calon memenangkan target kursi kepala daerah. Ini pertimbangan kami," pungkas Agung. (Bob/Rmn)
