Liputan6.com, Jayapura - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mengklaim, pelayanan penukaran uang kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan mencapai Rp 23,18 miliar. Penukaran uang paling banyak terjadi di kas keliling yang ditempatkan di sejumlah pusat keramaian dan instansi TNI/Polri, yakni mencapai Rp 14,66 miliar. Sementara penukaran uang di kalangan perbankan mencapai Rp 8,53 miliar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Joko Supratikto menuturkan, kebanyakan uang yang ditukarkan masyarakat adalah pecahan Rp 20 ribu ke bawah. Di samping penukaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua juga melayani bayaran kepada bank-bank di Jayapura dan Kas Titipan di Sorong, Timika, Biak dan Merauke.
Advertisement
Jumlah bayaran dari hari pertama puasa sampai hari ini, Rabu (15/7/2015), mencapai Rp 1,48 triliun. Dengan demikian, jumlah penukaran dan bayaran telah mencapai Rp 1,51 triliun.
"Jumlah ini naik 170% dari tahun 2014 yang hanya mencapai Rp 558,76 miliar. Tingginya jumlah penukaran dan bayaran mengindikasikan bahwa perputaran uang di Provinsi Papua semakin tinggi," kata Joko.
Meski jumlah penukaran dan bayaran tinggi, stok uang tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Kas Titipan masih terjaga aman. Stok uang tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua saat ini Rp 1,22 triliun yang terdiri dari berbagai pecahan. Sedangkan stok uang tunai di Kas Titipan Rp 423,92 miliar.
Sementara temuan uang palsu di Papua dan Papua Barat relatif kecil. Bank Indonesia Papua mencatat, dari awal tahun hingga hari ini ditemukan 13 lembar uang palsu melalui setoran bank, terdiri dari pecahan Rp 100 ribu sebanyak 12 lembar, dan pecahan Rp 50 ribu 1 lembar.
"Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar senantiasa mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah asli sehingga terhindar dari uang palsu," jelas dia.
Untuk melayani kebutuhan masyarakat jelang Idulfitri 1436 H, Bank Papua juga menyediakan sekitar Rp 2,5 miliar. Jumlah ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya menyediakan Rp 1,8 miliar.
"Masyarakat di Papua lebih menyukai uang cash dibandingkan dana non tunai," kata Direktur Umum dan Operasional Sharly Andris Parrangan, di Jayapura. (Sun/Nrm)
