Ahok: Pimpinan KPK Bisa Apa? Enak Jadi Gubernur

Gaya dia menghapus kejahatan itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan di KPK.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 15 Jul 2015, 13:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal karena BPK memintanya untuk mencatat setiap pengeluaran dari uang makan dari negara.

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkenal dengan aksinya yang pro pada pemberantasan korupsi. Hanya saja, Ahok tidak melanjutkan perjuangannya melawan korupsi dengan mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Pria yang akrab disapa Ahok itu punya alasan sendiri enggan mandaftar menjadi salah satu dari 5 pimpinan KPK.

"Pimpinan KPK bisa apa? Kolektif. Kalau jadi gubernur saya bisa pecatin orang langsung loh," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (15/7/2015).

Menurut dia, perjuangannya memberantas korupsi tidak untuk menjadi pimpinan KPK. Gaya dia menghapus kejahatan itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan karena sistem kepemimpinan KPK kolektif kolegial.

"(Gubernur) Saya jadi model. Kalau KPK tanya kolektif enggak putusannya? Kolektif, bukan sendiri. Dia hanya juru bicara," imbuh mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Oleh karena itu, mantan politikus Golkar dan Gerindra itu lebih memilih tetap di balaikota memimpin pemberantasan korupsi di Jakarta. Pendaftar menjadi capim KPK pun tidak diliriknya.

"Saya mending jadi gubernur atau presiden untuk berantas korupsi," tutup Ahok. (Bob/Mut)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya