PDIP Harap Idulfitri Jadi Momen Kemenangan Lembaga Penegak Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan‎ Hasto Kristiyanto menilai Idulfitri bisa menjadi momen untuk melawan segala bentuk mafia hukum, narkoba, impor, migas dan korupsi. Untuk itu, dia berharap para penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan) mampu saling mengoreksi dan memperkuat.

Hasto mengaku bangga terhadap KPK yang tetap tidak kehilangan kewaspadaan, sehingga mampu membongkar upaya penyuapan hakim PTUN Medan. Tidak lama berselang, Polri menggagalkan peredaran sabu senilai ratusan miliar rupiah.

"Prestasi KPK dalam operasi tangkap tangan dan Polri dalam pemberantasan narkoba jenis sabu senilai kurang lebih Rp 570 miliar adalah contoh positif yang membangun harapan baru aparat penegak hukum tetap bekerja keras menjawab berbagai harapan dan tuntutan masyarakat," kata Hasto kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis 16 Juli 2015.

‎Bahkan, kata dia, PDIP memberikan apresiasi atas upaya penegakan hukum yang menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh KPK dan Polri.

"PDIP meyakini jika seluruh aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama, gambaran Indonesia yang bersih dari korupsi, aman, tenteram, dan adil bisa diwujudkan," jelas Hasto.‎

Dia menyebutkan hampir seluruh partai politik telah merasakan pedihnya saat kader terkena operasi tangkap tangan KPK. Sama halnya ketika PDIP menggelar kongres di Bali.

Karena itu, "Ini juga harus menjadi momentum bagi parpol untuk memperbaiki diri dan betul-betul menunjukkan kinerjanya dalam upaya mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan korupsi."

Menurut dia, skala prioritas saat ini adalah mendorong setiap institusi penegak hukum untuk melakukan perbaikan internal, melalui proses institusionalisasi (melembagakan), penguatan budaya hukum dan ketaatan pada hukum, peningkatan profesionalitas aparat, akuntabilitas, serta tanggung jawab.

"Berbagai bentuk politisasi hukum, ataupun hukum yang tidak berkeadilan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri harus secepatnya diakhiri. PDIP berkeyakinan bahwa Indonesia yang adil, aman, dan bebas korupsi bisa diwujudkan. Syaratnya rasa saling percaya dan kemampuan koreksi yang terus menerus dari internal institusi penegak hukum sendiri," papar Hasto.

Dia juga mengingatkan tuntutan reformasi terhadap institusi peradilan mutlak dijalankan agar masyarakat mendapatkan kepastian terhadap proses peradilan yang benar-benar adil. (Bob/Yus)