Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengambil alih sejumlah aset yang disalahgunakan warga. Salah satunya adalah aset tanah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada aparat dan ormas yang sengaja menduduki aset tersebut. Akibatnya, tanah itu sulit dieksekusi.
"Pasti terjadi, oknum-oknum, ormas-ormas itu menduduki aset, tapi kita enggak mau kalah," tegas Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (23/7/2015).
Menurut dia, masalah ini akan dibahas bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dia berharap polisi dapat mengawal penertiban dan pengambilalihan aset milik Pemprov DKI.
"Ini makanya saya mau menyamakan persepsi dengan perwira-perwira polisi, kira-kira sampaikan harapan kita apa. Contoh kita itu dulu ada memberikan insentif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke polda, hanya kasih. Sekarang kita ingin, kalau kita kasih itu, Anda juga harus bantu saya dong," tutur Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga heran dengan adanya penolakan saat penertiban di Jalan Rawasari Selatan, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penolakan itu dipimpin oleh salah satu anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Elisabeth CH Mailoa.
Advertisement
"Maksud saya, anggota dewan lucu dong. Kita membuat perda bersama. Kemarin kritik saya di BPK karena aset kita lemah dan banyak didudukin orang. Nah sekarang ini, kita mau ambil balik. Tapi ya gimana lah udah nasib saya. Ribut melulu," ucap Ahok.
Padahal, lanjut dia, tanah milik Pemprov DKI itu dapat dimanfaatkan untuk membangun rusun.
"Kita mau ambil balik dituduh cari gara-gara. Padahal kan enggak. Kita mau ambil aset saja. Aturan saja kok, nasib aja saya ribut terus sama orang," tandas Ahok. (Bob/Mut)
