Liputan6.com, Jakarta - Kinerja Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purjiatno dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjadi sorotan di tengah keamanan Indonesia. Kedua nama itu, acap kali masuk dalam bursa reshuffle yang isunya dilakukan Presiden Joko Widodo pascalebaran.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengatakan ada indikator 2 menteri itu patut mendapat evaluasi.
"Memang persoalan keamanan dan pertahanan banyak menjadi sorotan. Banyak isu yang dapat menjadi indikator evaluasi Menkopolhukam dan Menhan," ujar Aboe Bakar melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (23/7/2015).
Namun anggota Komisi III DPR RI itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikannya. Evaluasi menteri merupakan kewenangan prerogatif presiden.
"Itu semua akan dikembalikan kepada presiden. Item apa yang akan menjadi indikator kinerja dan bagaimanakah parameter keberhasilan yang dipergunakan, semuanya adalah hak perogratif presiden. Karena mereka berdua adalah pembantu presiden, sehingga mengevaluasi mereka adalah kewenangannya (Presiden Jokowi)," jelas Aboe Bakar.
Menurut dia, 2 menteri tersebut patut diganti. Ada tokoh yang dinilainya lebih baik daripada keduanya.
"Namun apabila dilihat dari perkembangan pertahanan dan keamanan yang ada, sepertinya Presiden memerlukan pembantu yang lebih mumpuni," tegas dia.
Politikus Golkar Tantowi Yahya meminta hal ini jangan diburu-buru. Pemerintah harus mencari akar permasalahan dulu, sampai di mana wewenang dan siapa yang bertanggung jawab.
"Lihat akar permasalahan sesungguhnya. Ini kan pada akhirnya akan berujung pada siapa yang akan menjadi leading sector terkait pengendalian keamanan tersebut," ucap Tantowi.
Oleh karenanya, Tantowi meminta publik jangan langsung menuding siapa yang paling bertanggung jawab, atas masalah ini. (Bob/Sss)
Advertisement
