Bidik Pasar Eropa, RI Bersaing dengan Malaysia dan Vietnam

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia memang belum memiliki pasar ekspor yang cukup besar ke beberapa negara di Benua Eropa. Namun setiap tahunnya pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan ekspor ke eropa.

Namun, hal tersebut nampaknya ‎tidak akan mudah. Itu dikarenakan Vietnam dan Malaysia bakal menandatangani perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) dengan Uni Eropa.

"Sekarang ini kan Vietnam dan Malaysia, sudah akan melakukan free trade agreement dengan Uni Eropa, kalau ini tidak kita waspadai ekspor kita akan terancam‎," kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono seperti ditulis, Sabtu (25/7/2015).

Dijelaskan Sigit, Malaysia sampai saat ini sudah masuk tahun ke delapan‎ dalam pembahasan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Mengenai penandatangannya, hal itu diperkirakannya hanya menunggu waktu.

Tak jauh berbeda dengan Vietnam, meski negosiasi Vietnam belum selama Malaysia, namun Vietnam dipastikan lebih dahulu melakukan negosiasi dengan Uni Eropa jika dibandingkan Indonesia yang baru akan mulai serius menindaklanjuti dengan Uni Eropa tahun ini.

Sigit menambahkan saat ini ekspor terbesar Indonesia ke Uni Eropa yaitu jenis minyak kelapa sawit (CPO). Tercatat pada bulan Maret 2015 pertumbuhan ekspor sebesar 29 persen, meningkat jika dibandingkan bulan Februari 2015 sebesar 18 persen. Dengan demikian total ekspor CPO mencapai 392 ribu ton.

‎"Bea masuk kita ke sana (Eropa) itu sekitar 7 persen, kalau Malaysia dan Vietnam bikin free trade, dia akan nol kita kan kalah, ini yang hrus kita waspadai," tegas dia.

‎Sebagai bentuk gerak cepat pemerintah untuk mengamankan pasar ekspornya di Eropa, beberapa pejabat Eselon I di kementerian terkait akan bertemu dengan perwakilan Uni Eropa di Bali pada bulan September 2015.

Pertemuan itu diagendakan akan membahas ruang lingkup dan timbal balik antara Indonesia dengan negara-negara di Eropa jika nantinya dilakukan kesepakatan perdagangan bebas. (Yas/Ndw)