Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menekankan pentingnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) diikuti tak hanya calon tunggal. Hal ini untuk menjamin terlaksananya proses demokrasi di Indonesia.
"Bahayanya itu kalau terjadi (pilkada calon tunggal) maka bisa saja ada upaya-upaya menguasai semua parpol, selesai. Tak usah pilkada lagi. Kalau begitu diizinkan lama-lama presiden (pilpres) bisa juga aklamasi. Akhirnya demokrasi tidak jalan," ucap JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2015).
Bila ada kandidat lebih dari satu, maka rakyat juga diberi pilihan untuk menentukan calon pemimpin. Selain itu, JK juga menuturkan bisa terjadi politik dinasti bila membiarkan pilkada tetap berjalan dengan calon tunggal.
"Bukan soal banyak atau tidak, (tapi) demokrasi langsung tidak jalan. Uang yang jalan atau apa pun yang jalan, faktor X yang jalan. Penguasaan yang jalan. Terjadilah pola kekuasaan," ujar dia.
JK juga menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu yang mengatur calon tunggal dalam pilkada. Ia menjelaskan bila tidak siap dengan kandidat lebih dari satu, maka sebaiknya pilkada diundur.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, bila diundur pun, maka akan menyenangkan kepala daerah juga. Mereka bisa memiliki waktu menjabat lebih lama dengan menjadi pelaksana tugas sementara (Plt).
Advertisement
"Ini kan aturan KPU kalau calon tunggal namanya tidak ada pilkada. Pilkada itu kalau ada dua orang ya kan, karena itu ditunda. Ya pasti Plt akan senang juga, jadi Plt lama-lama supaya dia jabat Bupati atau Walikota atau Gubernur," tutur JK. (Ans/Rjp)
Baca Juga
