Tingkatkan Hubungan Pusat-Daerah, Apkasi Kumpulkan Para Bupati

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi mengadakan pertemuan silahturahmi dan sarasehan. Pertemuan itu digelar juga untuk meningkatkan hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

‎Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming ‎mengatakan, acara pertemuan silahturahmi ini digelar juga dengan tujuan lain. Yakni untuk meningkatkan pula jalinan kemitraan strategis dalam hubungan antarpemerintahan serta sinkronisasi berbagai kebijakan antara pusat dan daerah. Khususnya dengan kementerian negara.

"Dengan adanya komunikasi intensif sehingga bisa menjadi solusi terbaik bagi rekan-rekan bupati untuk menyampaikan segala permasalahan di daerah," ujar Mardani di Sekertariat Apkasi di Gedung IFC, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2017).

‎Mardani menjelaskan, dengan menjalin komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah ini akan menjadi solusi terbaik didalam menanggulangi permasalahan-permasalahan di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Komunikasi juga akan membuat penanggulangan berbagai permasalahan hubungan sektoral di berbagai daerah.

"Apkasi ingin para bupati bisa menyampaikan persoalan-persoalan daerah dari hati ke hati sehingga mendapat perhatian pemerintah pusat," ucap dia.

Ia menambahkan, pentingnya komunikasi yang terjalin secara insentif h dengan pusat sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten. Di sinilah peran pemerintahan tersebut akan terjawab dalan silaturahmi yang digagas saat ini.

"Dengan adanya pertemuan seperti ini, akan menjadi momen bagus untuk rekan-rekan bupati untuk curhat," kata Mardani.

Dalam agenda tersebut, selain menjalin silaturahmi, Apkasi juga melakukan penandatanganan kerjasama MoU dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), lalu dengan Sampoerna Foundation, dengan PT U Connectivity Services (UCS), serta dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN).

Selain dihadiri puluhan bupati, acara ini juga dihadiri oleh pejabat negara lain. Salah satunya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Ans)