Pastikan Komitmen Investasi, Dubes China Kunjungi Menteri Rini

Kunjungan Dubes China ini mengagendakan tindak lanjut keinginan China untuk menjadi mitra utama Indonesia dalam pembangunan infrastruktu

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 03 Agu 2015, 12:29 WIB
Rini Soemarno (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng kembali mengunjungi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno di Gedung Kementerian BUMN pada Senin (3/8/2015) ini.

Staf Khusus Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol mengungkapkan, kunjungan Dubes China untuk kesekian kalinya ini mengagendakan tindak lanjut keinginan negaranya untuk menjadi mitra utama Indonesia dalam pembangunan infrastruktur.

‎"Dulu kan sudah ada MoU dengan kita antara BUMN dengan National Development and Reform Commission (NDRC)‎, ada rencana investasi Tiongkok ke Indonesia dan ini dalam rangka follow up ke situ," kata Sahala di Kementerian BUMN, Senin (3/8/2015).

Usai kedatangan dubesnya, demi mempercepat ralisasi investasi tersebut, Sahala mengaku China akan kembali mengirimkan perwakilan yang dipimpin salah satu menterinya dalam waktu dekat ini.

Adapun komitmen China untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di  Indonesia, terkait pemberian fasilitas pendanaan. Di mana, fasilitas pinjaman ini akan disesuaikan dengan proyek-proyek yang sudah‎ disepakati antar kedua perusahaan BUMN.

‎"Jadi nanti tergantung dari proyek, kalau proyeknya sudah direview dan feasible akan dilakukan dengan proyek itu, kalau ada proyek dengan BUMN akan dipercepat dengan itu, mereka sangat serius menindaklanjuti kerjasama Indonesia-Tiongkok," papar Sahala.

Pada bulan Februari 2015, Presiden RI Joko Widodo dan beberapa menteri mengunjungi China. Dalam kunjungan tersebut terdapat beberapa hasil yaitu wujud komitmen beberapa investor China menanamkan dananya di Indonesia.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan NDRC. NDRC merupakan organisasi pemerintahan China layaknya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga membawahi beberapa perusahaan milik pemerintah.

Realisasi investasi dengan China ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Jokowi mengingat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat tingginya minat investasi tidak sebanding dengan realisasi yang masih rendah.

BKPM mencatat dari permohonan perizinan investasi dari China senilai US$ 13,6 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya US$ 2,6 miliar.

"Jadi dari 10 investor China, hanya 1 yang benar-benar merealisasikan investasinya," kata Kepala BKPM Franky Sibarani beberapa waktu lalu. (Yas/Nrm)



POPULER

Berita Terkini Selengkapnya