Liputan6.com, Jombang - Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) selesai digelar dan menghasilkan Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020.
Namun, pada rangkaian terakhir acara yakni pemungutan suara calon ketum, kandidat calon Ketum PBNU, Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, menyatakan tidak menerima hasil muktamar dan meminta Muktamar NU ke-33 diulang.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Ketum PBNU terpilih KH Said Aqil Siradj optimistis perbedaan pendapat dan pandangan dengan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng tersebut akan berakhir.
"Jamiyah NU ini sangat besar, menurut LSI jamaahnya 84 juta. Jadi menurut saya, sebesar apapun perbedaan pendapat akan segera berakhir dan kita bersama dan bersatu kembali," kata pria yang akrab disapa Kang Said ini di lokasi muktamar, Jombang, Jawa Timur, Kamis 6 Agustus 2015.
Kang Said menegaskan, dirinya maju kembali dalam perebutan kursi Ketum PBNU karena murni ingin bekerja untuk kemajuan NU, tidak ada agenda politik apapun. "Tidak ada agenda politik atau ambisi politik, saya tidak punya pengalaman berpolitik praktis dan kalau saya melakukan itu pasti keliru."
"Agendanya hanya agenda Nahdlatul Ulama, bekerja buat NU. Terima kasih muktamirin yang menitipkan 2 periode ini," sambung Kang Said.
Dalam kesempatan yang sama, Rais Aam PBNU periode 2015-2020 KH Ma'ruf Amin mengatakan hal serupa dengan Kang Said. Ma'ruf pun meminta semua perbedaan yang timbul bisa segera berakhir dan kembali membangun NU agar bisa lebih baik lagi.
"Kita supaya kembali khittah (garis perjuangan) NU, kembali ke cara-cara NU dalam menyelesaikan masalah. Usai muktamar dianggap sudah selesai saja, agar bisa menjalankan pekerjaan NU. Negara kita sudah banyak masalah, jadi jangan ditambahin masalah," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menegaskan tak ada rekonsiliasi dengan pihak Gus Sholah. Sebab, pihaknya dengan pihak Gus Sholah hanya berbeda pendapat dan bukan konflik yang serius mengarah ke perpecahan. "Tidak ada perpecahan, tidak ada rekonsiliasi. Jadi tadi ada perbedaan pendapat sebelum penutupan. Tidak ada, jadi pertentangan rekonsiliasi itu tidak perlu," tandas Ma'ruf Amin. (Sun/Rmn)
