Liputan6.com, Makassar - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penegak Demokrasi (Gampar) Sulawesi Selatan berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan AP Pettarani Makassar, Sulsel.
Mereka menolak pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk Pilkada serentak di 11 kabupaten/kota di Sulsel pada 9 Desember 2015 mendatang.
Advertisement
Koordinator Gampar Muh Nur AR mengungkapkan, pihaknya mempunyai sejumlah pertimbangan sehingga menolak Pilkada serentak. Salah satunya adalah adanya dugaan korupsi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tubuh KPU Sulses yang nilainya sekitar Rp 334 miliar pada 2014.
"Jika ini tidak dituntaskan dulu kemudian Pilkada 9 Desember tetap dilaksanakan, tentu akan membuat masalah baru. Dengan tegas kami akan terus berunjuk rasa menolak Pilkada sebelum kasus tersebut dituntaskan," tegas Nur.
Tak hanya persoalan temuan BPK, proses persiapan Pilkada di wilayah Sulsel juga belum maksimal dan ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.
"Inil bukti bahwa belum ada kesiapan. Calon tunggal akan berpotensi mencederai kemurnian demokrasi. Dan menambahkan waktu pendaftaran akan membuka peluang munculnya calon pasangan semu," ucap Nur.
Di bagian lain, Humas KPU Sulsel Asrar Marlang mengatakan, dirinya secara pribadi hanya bisa menerima aspirasi mahasiswa tersebut. Asrar akan menyampaikan kepada Komisioner KPU Sulsel terkait masalah ini.
"Saya tidak bisa mengambil kebijakan. Apa yang mereka sampaikan nanti kita minta tertulis kemudian disampaikan pada rapat komisioner KPU Sulsel, " singkat Marlang. (Ron/Sun).
