Liputan6.com, Baghdad - Perdana Menteri (PM) Irak Haider al-Abbadi mengambil langkah mengejutkan. Dirinya mengajukan usulan dekrit untuk menghapuskan jabatan wakil presiden dan deputi PM.
Menurut orang nomor satu di pemerintahan Negeri Seribu Satu Malam itu, usulan ini diajukan demi melancarkan reformasi besar. Tak hanya menghapus jabatan wakil presiden dan deputi PM, dia pun berencana menjalankan beberapa agenda perubahan lain.
Advertisement
Termasuk di antaranya, melaksanakan investigasi korupsi, menunjuk profesional dibanding kaum sektarian untuk mengisi posisi penting di pemerintahan dan mengurangi jumlah tenaga pengamanan pejabat negara.
Selain itu, Abbadi juga mengusulkan penggabungan beberapa Kementerian, pembatalan hak istimewa serta peningkatan pelayanan publik.
Untuk mewujudkan cita-cita reformasinya ini, Abbadi dilaporkan telah menggelar rapat dengan sejumlah ahli dan pengamat.
Menurut seorang jurnalis senior Irak Mohamed Jamoom langkah reformasi dilakukan karena PM Abaddi mendapat tekanan besar dari rakyatnya. Hal ini karena korupsi yang masih terjadi di Irak.
"Banyak aktivis telah menyerukan agar pemerintah memberantas korupsi yang sudah merajalela di sini di Irak," sebut Jamoom, seperti dikutip dari Aljazeera, Minggu (9/8/2015).
"Hampir seluruh warga Irak yang saya ajak bicara mengatakan mereka ingin agar korupsi yang sudah merajalela diberantas, mereka ingin adanya pelayanan lebih baik," tambah dia.
Langkah Abaddi untuk mewujudkan reformasi memang tidak mudah. Usulannya itu harus melewati beberapa tahapan. Seperti persetujuan dari kabinet, kemudian ratifikasi Parlemen Irak. (Ger/Ans)
