Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menilai, kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kurang memuaskan. Pemerintah pun memutuskan untuk mengubah BPPT, dari lembaga pemerintah nonkementerian menjadi badan layanan umum (BLU) yang fokus pada efisiensi dan produktivitas.
"Saya putuskan dengan presiden, BPPT jadi BLU saja. Jadi hasilnya jelas. Bahkan jadikan BUMN saja sekalian. Supaya ada hasil, result oriented. Saya minta Pak Menko Maritim (Indroyono Soesilo) dan Pak Menristekdikti (M Nasir) desain gimana bisa lebih fleksibel kerjanya BPPT," kata JK di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (10/8/2015).
Advertisement
Dengan berstatus BLU, BPPT dapat lebih fleksibel melakukan kontrak langsung dalam proyek tertentu. Bila tidak diubah, kinerjanya kurang memuaskan karena terlalu tergantung APBN.
"Kalau BLU itu lebih fleksibel dengan profesional dengan scientist asli atau luar," kata JK.
JK meminta untuk saat ini, BPPT membuat rancang bangun dan membuat cetak birunya. Pemerintah pun akan maksimal mendukung, baik dari penyediaan peralatan hingga anggaran.
"Sekarang rancang bangun dulu, jelas kebutuhan dan ada dananya. Bikin program kunjungi biro perencanaan di China dan Jepang. Dengan itu kita harapkan bangsa lebih mandiri," tutur dia.
Tidak hanya itu, pemerintah juga merencanakan agar BPPT dilebur dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Saya undang BPPT dan LIPI untuk digabungkan, 1 bidang science," tutur JK.
Ia juga menyarankan agar teknologi di Indonesia tidak tertinggal jauh dengan negara lain dengan menerapkan teknik reverse engineering atau rekayasa balik. Teknik itu kerap dipakai oleh Cina.
"Suatu ilmu bisa baru dengan cara mencontoh, coba begitu. Cina begitu. Dia beli Siemens, dia bongkar dan rekayasa. Reverse engineering," kata JK.
JK juga menyindir BPPT dengan bangunannya yang megah berdiri di pusat ibukota. Menurut dia, para doktor yang bekerja di BPPT harus ke daerah-daerah.
"Maaf saya kritik terus BPPT, tapi saya ingin ini maju. Masak BPPT berkantor yang indah ini, di tengah kota. Pergi ke Serpong, ada lab. Di Thamrin apa yang mau dikaji," tutur JK.
Hari ini pula, dilakukan penandatangan kesepakatan bersama oleh Kementerian ESDM dengan BPPT dan Pertamina. Kesepakatan ini terkait dengan perencanaan dan percepatan infrastruktur energi dan pertambangan.
JK menginstruksikan agar kesepakatan ini memberi hasil. "Memang hari ini MoU, saya kira sudah ratusan diteken. Teken terus. Saya dulu Ketua Kadin lama, jadi upacara, foto-foto, masuk koran, selesai. Saya ingin enggak cuma masuk koran, pokoknya harus ada follow up," tandas JK. (Mvi/Mut)
