Liputan6.com, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan HB X meminta kepada Penjabat Bupati Sleman yang baru agar tidak terjadi gagal panen seperti tahun 2009 lalu.
Hal itu disampaikan Sultan saat melantik Kepala BPBD DIY Gatot Saptadi menjadi Penjabat Bupati Sleman menggantikan Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Yuni Satya Rahayu yang maju kembali dalam pilkada serentak 2015.
Advertisement
Sultan dalam sambutannya mengatakan keyakinannya dengan latar belakang Gatot sebagai BPBD DIY dalam menangani bencana kekeringan. Sultan menyebut Bupati Sleman yang baru ini sudah familiar dengan masyarakat Sleman karena pernah terlibat dalam penanganan Merapi.
"Meski tidak mengkhawatirkan akan dampak El Nino karena Sleman merupakan lumbung padi di DIY, hendaknya juga disiapkan contingency plan untuk menyiasati jika terjadi kekeringan seperti tahun 2009 yang berdampak gagal panen pada 300 hektare lahan pertanian," ujar Sultan di Bangsal Kepatihan, Senin 10 Agustus 2015.
Sultan juga meminta kepada Bupati Sleman agar menyiapkan langkah untuk pertanian agar terhindar dari gagal panen tahun ini. Salah satunya memilih jenis tanaman yang cocok dan menyiapkan irigasi yang cukup.
Selain itu, dia juga meminta Bupati Sleman agar dapat menjaga pesta demokrasi di Sleman pada 9 Desember mendatang.
"Seperti pada pilkada yang lalu, saya berharap agar dibentuk desk pilkada tingkat kabupaten yang beranggotakan unsur pemda, kepolisian dan kejaksaan," ujar Sultan.
Sementara itu, Gatot Saptadi mengatakan akan menjaga Sleman sebagai lumbung padi DIY. Untuk itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pejabat di masing masing sektor di kabupaten Sleman.
Gatot juga mengatakan akan melakukan 2 hal penting dalam kariernya di pemerintahan Kabupaten Sleman. Pertama, menjaga program pemerintahan Kabupaten Sleman dan berusaha meningkatkan program yang sudah ada. Selain itu dirinya akan menjaga pilkada serentak dapat berjalan lancar di wilayah Sleman.
"Pesta demokrasi 9 Desember harus lancar. Tidak mikir jauh ke depan, program harus terus berjalan karena ada keterbatasan wewenang. Seperti mutasi pegawai enggak boleh, membatalkan izin enggak boleh. Menjaga program dan kontinuitas dijaga," ujar dia. (Ado/Mar)
