Batas Akhir Pendaftaran Pilkada, Penjagaan KPU Mataram Diperketat

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan pihaknya akan membantu anggaran perbantuan dari TNI, dalam pengamanan Pilkada serentak.

oleh Hanz Jimenez SalimHans Bahanan diperbarui 11 Agu 2015, 15:23 WIB
Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Mataram - Mengantisipasi kemungkinan terjadi gesekan pada hari terkahir perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2015, ratusan polisi bersenjata lengkap disiagakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Iya, selama proses pendaftaran disiagakan 100 lebih anggota yang terdiri dari 2 peleton Sabhara Polres Mataram, ditambah anggota Polsek Ampenan dan staf Polres Mataram," ujar Kasat Sabhara Polres Mataram AKP Taufik, NTB, Selasa (11/8/2015).

Pantauan Liputan6.com, selama proses pendaftaran berlangsung yakni sejak 26 juli 2015, beberapa kendaraan seperti Water Canon, dan mobil anti-huru hara milik Polres Mataram disiagakan di depan gerbang KPU.

Kapolres Kota Mataram, AKBP Bambang Sumitro, mengatakan penjagaan ketat ini dilakukan untuk mengantisipasi gesekan lantaran tahapan pendaftaran pasangan calon masih bergejolak.

"Kita tahu tahapan pilkada ini masih bergejolak, jadi tetap dikerahkan seluruh fungsi yang ada di Polres Mataram," ucap Bambang di lokasi yang sama.

Bambang menegaskan, untuk menjamin keselamatan para komisioner KPU selama proses pilkada berlangsung, polisi juga menyiagakan beberapa anggota untuk berjaga kediaman para komisioner KPU.

"Kami siapkan pengamanan khusus dengan menyiagakan 2 orang anggota di setiap kediaman para komisioner KPU," tandas Bambang.

Kota Mataram adalah 1 dari 7 kota yang diberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala derah oleh KPU, karena hanya memiliki calon tunggal yaitu pasangan calon petahaha Ahyar Abduh-Mohan Roliskana atau Aman.

Anggaran Pengamanan TNI Ditanggung Polri

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan pihaknya akan membantu anggaran perbantuan dari TNI, dalam pengamanan Pilkada serentak. Langkah ini dilakukan bilamana tentara tidak memperoleh dana pengamanan dari APBD di tiap daerah.

"Anggaran pengamanan Pilkada dari APBD. TNI juga mengajukan, kalau nanti pada akhirnya TNI tidak ada anggarannya, perbantuan TNI penganggarannya jadi tanggung jawab kita," kata Badrodin saat memberi pengarahan kepada peserta Apel Kepala Satuan Wilayah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa.

"Oleh karena itu harus disiapkan, mana saja anggota yang dilibatkan dalam pengamanan," sambung jenderal bintang empat itu.

Badrodin juga mengimbau kepada jajarannya untuk bersikap netral dalam pengamanan Pilkada. Terutama, di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Berikan penebalan pada event-event yang tingkat kerawanannya tertinggi. Saya prediksi tingkat kerawanan tertinggi pada saat pengumuman pasangan calon, kemudian pada saat kampanye, saat pemungutan dan pengumuman suara, dan pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Ini tingkat kerawanannya tinggi," beber Badrodin. (Rmn?yus)

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya