Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok naik pitam saat ditanya soal rencana Pansus DKI Jakarta mengenai pembelian RS Sumber Waras yang akan memanggilnya. Dia menilai, rencana pemanggilan itu hanya bagian dari pengalihan persoalan aset RS Sumber Waras yang dinilai bermasalah.
"Enggak masalah mau panggil saya, panggil saja. Salahnya di mana, jangan mengalihkan persoalan," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Advertisement
Sedari awal, Ahok sudah menjelaskan pada BPK untuk meminta semua data yang diperlukan bila ada temuan. Dugaan kesalahan prosedur juga tidak bisa diterima Ahok.
"Anda mengatakan PBB-nya harus lebih murah. Pertanyaan saya, di Tomang kalau harganya lebih murah bisa enggak beli tanah harganya di bawah NJOP? Yang menentukan NJOP zonasi dari awal itu Menteri Keuangan loh dulu sebelum diserahkan kepada kami. Terus kalau itu dibelah lebih ke Tomang Utara, kalau dia mau kasih kita jalan sama enggak? Pertanyaan saya bisa enggak beli tanah yang NJOP? Peraturan pemerintah menegaskan boleh beli harga appraisel dan NJOP ratai-rata 80% dari harga appraisel," tutur Ahok.
Ada dugaan pembelian lahan seluas 3,6 hektare dengan harga Rp 20 juta itu karena ada komisi yang diterima pemprov DKI Jakarta. Hal itu dibantah oleh Ahok karena seluruh transaksi dilakukan nontunai.
"Sekarang kalau soal Anda mengatakan orang menerima komisi karena menjual NJOP bisa lebih murah dari itu, Anda suruh PPATK selidikin saja. Kan saya sudah mewajibkan semua nontunai transaksi. semua uang ditransfer, bukan uang kontan. Lalu coba lihat, gedung LKPP, gedung LKPP nih, belinya NJOP apa harga pasar? Harga pasar! lebih mahal dari NJOP. kenapa enggak diperiksa? coba Anda cek semua tanah-tanah hasil pembelian pemerintah," lanjut Ahok.
Nada bicara mantan Bupati Belitung Timur itu pun semakin tinggi saat kembali disinggung soal pemanggilan pansus terhadap dirinya. Dia meminta para pejabat untuk berani diaudit harta kekayaannya.
"Saya berani nantang. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup, berani enggak lu pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak DPRD ngomong gitu, apalagi Soenirman Prabowo. Bisa kaya raya begitu kan? Cuma jadi Dirut Dharma Jaya. Lu mau buka-bukaan? BPK audit dong dia! Ngomong sama dia gitu!" tegas Ahok.
Kemarahan Ahok bermula saat Prabowo melontarkan wacana memanggil Ahok dalam rapat Pansus membahas LHP DKI Jakarta tahun 2014, salah satunya membahas masalah aset. Pemanggilan pun dilakukan bila diperlukan.
"Memang dia tidak dalam posisi kita undang, jadi Panja itu yang menjadi ketua tim pembahasan adalah Pak Wagub (Djarot Saiful Hidayat) dengan sekretaris pelaksana Pak Larso (Inspektorat). Tapi kalau kita butuh suatu saat Pak Gubernur akan kita panggil," kata Prabowo, Selasa, 11 Agustus 2015.
"Ya kita hanya ingin tahu prosedur apa sih yang dilakukan Pak Gubernur, kita hanya itu saja kok," tutur Prabowo. (Mvi)
