Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, dana pungutan untuk kelapa sawit mesti dikelola secara transparan. Hal tersebut dilakukan agar pungutan yang berlangsung tepat guna.
"Saya pikir harus kita jelaskan berapa, angkanya memang sedang berjalan," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Advertisement
Dia menuturkan, saat ini dana tersebut mayoritas masih dialokasikan untuk pengembangan energi alternatif biodiesel. Ke depan, Darmin berharap akan dimaksimalkan pula untuk produsen kelapa sawit.
"Tetapi mesti ini digunakan untuk hal-hal terkait dengan penghasil kelapa sawit itu sendiri dalam bentuk development, peremajaan penanaman kembali," tuturnya.
Darmin berpesan untuk mendukung transparansi mesti dibuat dokumen resmi terkait dengan penggunaan dana. Pasalnya jika hanya berupa file data tidak akan permanen. Lalu meminta pula kepada badan eksekutif untuk mengikuti kebijakan dana penggunaan sawit terkait kesesuaian keputusan yang telah diambil.
"Saya mengusulkan komite pengarah mengadakan pertemuan reguler misal satu bulanan. Kalau tidak bisa paling tidak dua bulanan untuk pantau dan berikan keputusan dan berikan arahan evaluasi daripada pelaksanaan kebijakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)," tambah dia.
Pihaknya juga meminta pada para pemangku kepentingan untuk menerapkan sistem pembayaran yang baik."Kepada pengembang yang berpartispasi dan penyaluran dana BPDP, kami minta bantuan dalam pembentukan sistem pembayaran yang baik dan terintegrasi sehingga proses pembentukan dan penyaluran terlaksana dengan baik," tandas dia. (Amd/Ndw)
