Liputan6.com, Jakarta - Sejak diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sosok Rizal Ramli menjadi sorotan publik. Hal ini terkait pernyataan-pernyataanya yang kontroversial.
Selain mengkritisi aksi bisnis Garuda Indonesia membeli pesawat wide body Airbus 380 dinilai tidak cocok dan berpotensi merugikan perseroan, Rizal juga mengkritisi program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Advertisement
Menurut Rizal, target pemerintah membangun proyek kelistrikan 35 ribu MW terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi omongan menteri barunya tersebut dengan santai. JK meminta Rizal untuk terlebih dahulu memahami mengenai proyek tersebut sebelum menyampaikan pernyataan ke umum.
Karena membangun pembangkit dengan kapasitas 50 ribu MW sangat mungkin dilakukan.
"Sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal (proyek pembangkit listrik 35 ribu MW) tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu MW pun bisa dibuat," kata JK di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen.
"Jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," tambah dia.
Menurut JK, listrik merupakan prasarana yang harus ada sebelum membangun sarana-sarana lain. Terkait dengan tudingan sebagai proyek pribadi, JK menjelaskan pernyataan tersebut merendahkan Presiden Jokowi.
"Malah kalau begitu mengurangi kewibawaan presiden. Karena yang resmikan kan presiden, bukan saya. Policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," jelas JK.
Membalas pernyataan Wapres JK tersebut, Rizal malah meminta JK untuk menemuinya dan berdebat di depan umum mengenai program pembangkit listrik 35 ribu MW itu.
"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," tantang Rizal di Istana Kepresiedenan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Ditegur Jokowi
Rizal Ramli sebelumnya juga mengkritik rencana pembelian pesawat Airbuss 350 oleh Garuda Indonesia. Menurut dia, rencana itu harus dibatalkan karena takut membuat bangkrut Garuda.
Atas pernyataan itu, JK menyampaikan Rizal telah ditegur oleh Jokowi. "Itu sudah ditegur oleh presiden, makanya paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," tandas JK.
Hal ini dibenarkan Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengungkapkan teguran itu disampaikan Jokowi langsung ke Rizal Ramli melalui telepon.
"Pak Presiden juga sudah menegur menelepon Pak Rizal Ramli waktu itu mempermasalahkan soal pengadaan soal pesawat," kata Teten di Istana Merdeka Senin (17/8/2015) malam.
Teten menuturkan, Presiden mengimbau kepada para jajaran menterinya jika ingin mengoreksi kebijakan kementerian lainnya, lebih baik dibicarakan di internal terlebih dahulu, tidak langsung disampaikan melalui media masa.
Menurut Teten, komentar yang dilayangkan langsung melalui media dapat mempengaruhi minat investasi ke Indonesias ecara keseluruhan, mengingat pasca reshuffle kinerja para menteri ekonomi menjadi sorotan.
"Presiden menghendaki kritik menteri yang satu ke yang lain bagus dalam hal koreksi tapi tidak elok jika disampaikan lewat media, lagi pula bisa bertemu, kegaduhan seperti itu kurang bagus, pemerintah sedang bersemangat menarik investasi, pemerintahan harus solid dan kompak," kata Teten. (Yas/Ndw)
