Liputan6.com, Jakarta - MPR mengadakan seminar nasional kebangsaan bertema ‘Mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia: Apakah sudah baik?’ di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2015. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pun didapuk sebagai pembicara utama.
Dalam pemaparannya, Ketua Umum PDIP tersebut menilai keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat sementara. KPK akan dibubarkan bila korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto menyayangkan beberapa pihak yang memelintir pernyataan anak kandung Presiden pertama RI Sukarno itu. Dia pun menegaskan akan mempertimbangkan mengambil langkah hukum.
"Ibu Megawati sudah dijelekkan namanya dengan munculnya berita itu. Masak kami berdiam diri saja," ucap pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut kepada Liputan6.com, Rabu (19/8/2015) dini hari.
Bambang pun menilai hal yang wajar dilakukan para kader partai yang berlambang banteng bermoncong putih itu marah. Dia pun menekankan anggota DPR PDIP juga dibuat kaget dengan hal itu.
"Ini benar-benar dipelintir. Ini pelintir yang sangat luar biasa. Wajar kami menunjukkan kemarahan. Fraksi PDIP kaget dan sangat menyayangkan. Apalagi kami melihat dan membaca reaksi di sosial media yang seolah-olah mengesankan itu benar adanya (KPK dibubarkan)," tukas Bambang.
Anggota Komisi VII DPR itu pun menuturkan bahwa saat Megawati berpidato, sekitar 500 kader juga mendengarkan dan memperhatikan isinya.
"Saya bersama 500-an orang mendengarkan dengan seksama pidato Ibu Megawati. Sejak awal hingga pidato selesai, tidak benar Bu Mega meminta KPK dibubarkan," beber Bambang.
PDIP Akan Ambil Sikap
Terkait hal itu, Bambang Wuryanto pun menyatakan pihak PDIP akan segera rapat untuk menentukan sikap yang akan diambil.
"Kami sangat menyayangkan hal tersebut, Ini sudah sangat memelintir terlalu jauh. Namun, sikap apa yang akan diputuskan sepenuhnya akan dibicarakan di rapat nanti," tandas Bambang.
Senada dengan Bambang Wuryanto, anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka yang juga kader PDIP meluruskan pernyataan Megawati tersebut yang disebut KPK dibubarkan.
"Saya hadir di acara Hari Konstitusi dan mendengarkan serta kebetulan mencatat dan merekam pidato yang disampaikan Ibu Megawati, termasuk pernyataannya terkait semangat pemberantasan korupsi," tutur Rieke.
Menurut wanita yang dikenal dengan sebutan Oneng itu menjelaskan bahwa pernyataan Megawati menegaskan dengan berdirinya KPK, jangan dijadikan korupsi tetap ada.
"(Pernyataan Megawati) Artinya KPK akan tetap ada selama korupsi masih ada. Namun, keberadaan lembaga ini tidak boleh dijadikan alasan agar korupsi terus berlanjut," pungkas Rieke.
Sebelumnya di MPR, Megawati yakin dirinya akan di-bully karena pernyataannya yang bernada negatif pada KPK. Namun, dia menyebut pihak-pihak yang mencibirnya adalah orang yang berpikiran pendek.
"Wah, pasti di socmed (social media) saya di-bully. Saya mikir ya sudahlah jadi atraksi. Kelihatan pendek berpikirnya, bahwa Bu Mega tak setuju KPK. Kalau berpikir tak ada korupsi, berarti tak ada KPK lagi," tukas Megawati.
Selain itu, Megawati juga menyinggung banyaknya lembaga ad hoc, tapi tidak jelas kinerjanya. Menurut dia, Presiden Jokowi harus mengkaji lembaga-lembaga tersebut.
"Saya tahu ada 80 lembaga berbentuk komisi, Pak Zul (Ketua MPR Zulkifli Hasan) bilang ada 100. Kita tahu ada KY, KPK, KPU, semua punya fasilitas. Saya coba hitung bujet komisi-komisi yang saya tak tahu di mana, berapa harganya. Perlu dikaji lagi," tandas Megawati Soekarnoputri. (Ans/Dan)
Advertisement
