Beli Pesawat, Garuda Bisa Tarik Airbus Bangun Pabrik di RI

Pembelian 30 pesawat Aibus oleh Garuda Indonesia dinilai akan memberikan banyak manfaat.

oleh Septian Deny diperbarui 19 Agu 2015, 08:26 WIB
Ilustrasi (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Pembelian 30 pesawat Aibus oleh Garuda Indonesia dinilai akan memberikan banyak manfaat, bukan hanya bagi maskapai tersebut, melainkan juga bagi Indonesia secara umum.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan, sebagai timbal balik dari pembelian pesawat sebanyak itu, bisa menimbulkan minat bagi Airbus untuk membangun industri komponennya di Indonesia.

"Ini juga ada imbal baliknya kalau kita beli pesawat dari mereka. Seperti akan ada ikatan untuk mereka nantinya membuat komponen Airbus di Indonesia," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Selain itu menurutnya, dengan pembelian sebanyak ini, bukan hanya ada potongan harga yang bisa didapatkan oleh Garuda, tetapi dari sisi sumber daya manusia (SDM), teknisi maskapai plat merah tersebut juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Airbus. Ini dinilai akan menambah pengalaman masih SDM asal Indonesia.

"Kalau diskon jelas ada diskon. Dan ini bukan sekedar diskon tetapi juga ada konfigurasinya di dalam pesawat mau seperti apa interiornya, fasilitas, ada peralatan perawatan pesawat. Dan ada program pelatihan dan lain-lain. Jadi tidak seperti beli motor kemudian dilepas begitu saja. tidak sesimpel itu," jelas dia.

Selain itu, dia juga meyakini bahwa harga yang ditetapkan dalam pembelian merupakan harga yang transparan, sehingga pemerintah tak perlu khawatir soal utang Garuda Indonesia akibat pembelian ini.

"Setiap pembelian pesawat pasti transparan, apalagi dengan Eropa dengan Amerika. Seluruh dunia bisa tahu siapa beli dengan harga berapa," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengeluarkan wacana soal pembatalan pembelian 30 unit pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara akibat pembelian tersebut

Namun belakangan kontroversi terkait pernyataan tersebut mulai mereda setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri-menterinya lebih berhati-hati saat berbicara kepada media dan mengutamakan pembicaraan di internal kabinet. (Dny/Ndw)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya