Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat terkait pemberitaan yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyetujui pembubaran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat tersebut akan secara khusus membahas dampak pemberitaan itu, dan langkah yang akan ditempuh.
"Kami sangat menyayangkan pemberitaan tersebut. Ini sudah sangat melintir terlalu jauh. Ini bisa disomasi. Namun, sikap apa yang akan diputuskan sepenuhnya akan dibicarakan di rapat nanti," kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto dalam pernyataan pers, Rabu pagi.
Rapat internal fraksi tersebut akan digelar hari ini sekitar pukul 11.00 WIB. "Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI kaget dan sangat menyayangkan pemberitaan media yang menulis Ibu Megawati meminta KPK dibubarkan. Apalagi kami melihat dan membaca reaksi di sosial media yang seolah-olah mengesankan pemberitaan itu benar adanya," tutur Bambang seperti dikutip dari Antaranews, Rabu (19/8/2015).
Langkah hukum pun dipertimbangkan akan ditempuh untuk sejumlah media yang menulis berita yang dinilai sangat tidak akurat dan merugikan citra Megawati dan PDIP.
Sebelumnya, Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyoroti keberadaan lembaga ad hoc di Tanah Air, khususnya keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebenarnya dapat dibubarkan karena sifatnya sementara.
"Seharusnya kita memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja, dapat dibubarkan," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci di Seminar Konstitusi "Mengkaji Wewenang MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" yang digelar MPR, Selasa kemarin.
Dia mengatakan, dibentuknya KPK memiliki alasan yang kuat yaitu untuk memberantas korupsi. Karena itu, keberadaan institusi itu tidak diperlukan jika korupsi sudah ditangani dengan baik.
"Kalau sekarang putar-putar terus maka sampai kapan (keberadaan) KPK, padahal pembentukannya memiliki alasan," ujar Mega.
Mega menyadari pernyataannya itu akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan bahkan dirinya bisa di-bully karena dinilai sebagai sebuah atraksi. Tapi, kata dia, alasannya sangat logis karena apabila tidak ada korupsi maka tentu saja KPK tidak ada lagi.
"Kalau seperti ini, saya di media sosial akan di-bully sebagai sebuah atraksi. Kalau tidak korupsi ya tentu saja KPK dong yang tidak ada lagi dan itu pemikiran yang logis," kata Megawati. (Sun/Ans)
PDIP Gelar Rapat Pagi Ini Bahas Dampak Pernyataan Mega soal KPK
Langkah hukum dipertimbangkan akan ditempuh untuk sejumlah media yang menulis berita yang dinilai sangat tidak akurat.
diperbarui 19 Agu 2015, 07:03 WIBKetum PDIP Megawati Soekarnoputeri (kiri) didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (28/6/2015). (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Sambut HUT Korpri ke-53, Korpri MPR Gelar Kejuaran Catur 2024
BEM Solo Raya Serukan Kerukunan di Pilkada Jateng 2024
Rawan Jadi Korban TPPO, Menteri Karding Sebut Jumlah PMI Ilegal Capai 5 Juta Lebih
Bahasa Bunga Didiet Maulana dalam Puspa Senandika
Kategori Rawan, Polda Riau Cek Kesiapan Polres Rokan Hilir Kawal Pilkada hingga Tuntas
VIDEO: Fakta Kebakaran Mobil Ertiga di Area Pejaksan Malioboro, Api Muncul dari Bohlam
Haul Bukan untuk Memperingati Kematian, Ini Makna Sebenarnya Menurut Buya Yahya
22 Anak di Afrika Selatan Meninggal Keracunan Makanan
VIDEO: Wamendag Dyah Roro Esti Beberkan Langkah Strategis di Sektor Perdagangan RI
Zulkifli Hasan Jamin Stok Beras Cukup Buat Natal dan Tahun Baru 2025
Andika-Hendi Makin Unggul dari Luthfi-Yasin dalam Survei SMRC, Bukti Endorsement Tak Berpengaruh?
Memahami SCL Adalah Pendekatan Pembelajaran Inovatif, Ini Karakteristiknya