Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk debat publik terkait dengan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Menurut Rizal, proyek itu tidak masuk akal.
Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Rizal dengan mengajak debat publik memperburuk keadaan.
"Rizal Ramli ini aneh, bukannya membantu pemerintahan, malah memperumit keadaan. Kalau soal listrik, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Apalagi dia mengajak Pak JK yang notabene adalah Wapres, di mana logika dan etika," kata Husain, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Rizal pun diminta untuk memahami masalah kelistrikan di Indonesia dengan belajar dari Kepala Sub Bagian dari PLN. Husain menjelaskan, saat ini kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki PLN hanya 45 MW. Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen setahun, maka dibutuhkan tambahan daya listrik 15 persen per tahun.
"Sehingga setiap tahun Indonesia butuh tambahan daya 7.000 MW listrik, dikalikan 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlah mencapai 35 ribu MW," tutur dia.
Husain menuturkan, saat ini semua bank siap mendukung pendanaan proyek listrik. Artinya, secara kalkulasi perbankan, proyek ini masuk akal.
"Permintaan untuk mengerjakan program listrik juga membeludak. Yang ditawarkan PLN 35 ribu MW, tetapi yang berminat sangat besar, kalau ditotal mencapai 50 ribu MW," terang Husain.
Mendesak
Husain melanjutkan, penambahan daya listrik ini memiliki efeknya jangka panjang karena berkaitan kepada fasilitas penunjang industri. Sebab, tanpa listrik industri tidak bisa berjalan, tanpa industri serapan tenaga kerja kita akan rendah, dan berujung pada banyak pengangguran.
"Belum lagi kebutuhan listrik rumah tangga yang yang juga paling mendesak. Apa kita mau membiarkan seluruh kota di Indonesia harus merasakan pemadaman listrik bergilir. Rizal Ramli ini apa mau lihat Indonesia mati lampu," tegas Husain.
Menurut Husain, bila Rizal Ramli cerdas dan bijaksana, seharusnya membantu pemikiran melakukan terobosan. Forum sidang kabinet atau rapat terbatas bisa menjadi alternatif Rizal untuk memberi masukan dan kritik, bukan berbicara di depan publik.
"Setidaknya kalau tidak mampu lebih tutup mulut saja. Kalau mau tahu tentang program listrik tidak usah menantang-nantang, ada forumnya, Rizal bisa manfaatkan kesempatan bertanya pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Ini negara ada tata tertibnya," kata dia.
"Apalagi program listrik tersebut bukan semata pemikiran Pak JK, itu sama saja Rizal memandang sebelah mata Presiden Jokowi. Padahal program listrik adalah program populis andalan Pak Jokowi," tandas Husain.
Advertisement
Rizal Tantang JK
Rizal Ramli mengkritisi program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan Presiden Jokowi. Menurut dia, target pemerintah membangun proyek kelistrikan 35 ribu MW terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi omongan menteri barunya tersebut dengan santai. JK meminta Rizal untuk terlebih dahulu memahami mengenai proyek tersebut sebelum menyampaikan pernyataan ke umum. Karena membangun pembangkit dengan kapasitas 50 ribu MW sangat mungkin dilakukan.
"Sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal (proyek pembangkit listrik 35 ribu MW) tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu MW pun bisa dibuat," kata JK di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen.
Membalas pernyataan Wapres JK tersebut, Rizal meminta JK untuk menemuinya dan berdebat di depan umum mengenai program pembangkit listrik 35 ribu MW itu.
"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," tantang Rizal di Istana Kepresiedenan, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2015. (Mvi/Sss)
