Liputan6.com, Jakarta - DPR menilai beberapa kerangka asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang ditargetkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terlalu ambisius.
Alasannya, karena ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi faktor global mulai dari penguatan ekonomi Amerika Serikat (AS) sampai devaluasi Yuan.
Advertisement
Salah seorang Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Laila Istiana dalam pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2016 mengungkapkan, RAPBN 2016 merupakan rancangan anggaran pertama pemerintah Jokowi.
Dalam penyusunan RAPBN 2016, kata dia, pemerintah seharusnya mempertimbangkan masih tingginya gejolak perekonomian global, nilai mata uang, perdagangan antar negara dan selisih antara harga minyak serta kurs.
"Kurs mata uang volatil sejak China mendevaluasi Yuan dan penguatan ekonomi AS. Belum ada sinyal positif bagi China, sehingga dengan situasi tersebut, kami mengharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan tepat. Meski kebijakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan dianggap ambisius, tapi pemerintah harus menjaga momentum ini supaya tidak jadi kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi," ujar Laila di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Dia berpandangan, target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada 2016 sangat ambisius karena perkiraan realisasi pada tahun ini hanya di bawah 5 persen. Dari catatan kuartal I dan II 2015, pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen dan 4,6 persen.
"Pemerintah supaya merevisi target pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2016 seperti proyeksi PAN yakni sebesar 5,2 persen. Prioritas pertumbuhan di sektor pertanian, pertambangan dan pengolahan untuk mengurangi pengangguran dan gini rasio," katanya.
Proyeksi inflasi sebesar 4,7 persen di RAPBN 2016, dinilai Laila tidak akan tercapai mengingat ada potensi inflasi melampaui 5 persen karena faktor administer prices dari kenaikan harga BBM maupun harga jual elpiji yang naik setiap tahun.
Lebih jauh dia menjelaskan, kurs diperkirakan masih akan melemah karena pengaruh penguatan ekonomi AS. Sehingga PAN berharap pemerintah dapat memperbaiki ekspor dan mengurangi impor barang modal sampai defisit transaksi berjalan menyempit ke level 2,5 persen.
"Suku bunga SPN 3 bulan tahun depan dipatok 5,5 persen atau lebih rendah dibanding APBNP 2015 6,2 persen. Karena ada dampak dari krisis Yunani, kenaikan Fed Fund Rate dan potensi kenaikan inflasi di atas 5 persen. Jadi PAN berharap pemerintah bisa menekan inflasi sampai 4,5 persen," tegas Laila.
Sementara untuk mencapai lifting minyak Indonesia yang ditargetkan 800 ribu barel per hari pada RAPBN 2016, kata dia, pemerintah perlu mengawasi produksi minyak di beberapa lokasi, khususnya Blok Cepu. (Fik/Ndw)
