Liputan6.com, Jakarta - Infrastruktur penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang resmi minim di wilayah pelosok membuat penjual BBM eceran (Pertamini) makin menjamur, dan menjual dengan harga tinggi. Lalu siapa yang salah atas kondisi tersebut?
Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Hendry Ahmad mengatakan minimnya fasilitas penyaluran BBM resmi disebabkan oleh Pemerintah.
Advertisement
"Ada Pertamini ini, tidak disalahkan 100 persen, itu salah pemerintah," kata Hendry, dalam forum dialog Hipmi, di kawasan Pancoran, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Hendry menuturkan, kesalahan pemerintah atas kondisi tersebut karena menetapkan untung yang terbilang kecil untuk pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal tersebut tidak sesuai dengan modal.
"Di luar Jakarta berinvestasi di luar Jakarta tidak mau, untung Rp 280 per liter dengan investasi Rp 20 miliar," tutur Hendry.
Karena untung kecil, menurut Hendry para pengusaha menutup SPBUnya, beralih ke bisnis yang keuntungannya lebih menjanjikan seperti properti. "Banyak SPBU tutup bukan karena bangkrut, mereka investasi di tempat lain," kata Hendry. (Pew/Ahm)
