Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka mengatasi banjir di Ibukota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instruksi Gubernur Basuki Tahaja Purnama atau Ahok, melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Adanya normalisasi ini membuat permukiman padat Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terkena penggusuran.
Banyak warga tak terima dengan penggusuran tersebut. Sebaliknya, Ahok bersikukuh terus melakukan sesuai rencana. Namun bentrokan antara para petugas dan warga tak terhindarkan. Bentrokan ini disebut terbesar di tahun 2015, dan disamakan dengan insiden di Makam Mbah Priok, 2 tahun lalu.
Kejadian itu pun mendapat sorotan di DPR. Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, berpandangan niatan Ahok untuk mengatasi banjir adalah langkah yang baik. Namun, kejadian di Kampung Pulo, jangan membuat keadaan Jakarta menjadi memanas.
"Jangan sampai Jakarta yang saat ini adem ayem, di mana hubungan antara pemimpin dan rakyat terjalin dengan baik, menjadi menghangat. Niat Ahok baik, tapi pendekatan di lapangan kurang pas," ucap Arteria kepada Liputan6.com, Sabtu 22 Agustus 2015.
Arteria pun mengimbau Ahok agar jangan memicu polemik baru. "Harus dipahami bahwa posisi masyarakat depresi dengan kehilangan tempat berteduh, terlebih permasalahan rumah susun pengganti pun belum tuntas."
Dengan kejadian tersebut, anggota Komisi II DPR RI itu pun menuntut Ahok untuk menyelesaikan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan permukiman padat penduduk.
Arteria meyakini Komisi II akan mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu. Terutama bila hasil penggusuran di Kampung Pulo, ternyata bisa menyelesaikan masalah banjir yang selama ini terjadi di Ibukota.
"Tugas berat telah menanti Ahok. Kejadian kemarin adalah potret penyelesaian banjir. Kita akan tunggu rencana Ahok soal daerah penyangga banjir, ini pekerjaan rumahnya. Kami Komisi II akan dukung Pemprov DKI, asal mereka serius. Saya meyakini fungsi kawasan mungkin lebih berkontribusi daripada dengan perilaku warga," jelas dia.
Arteria pun meminta kepada Ahok bahwa kejadian di Kampung Pulo adalah bentrokan terakhir dalam konteks penyelesaian hak atas tanah. Dengan berkaca terjadinya bentrokan itu, lanjut dia, Komisi II akan membuat agenda khusus.
"Kejadian bentrokan harus diyakini sebagai bentrokan terakhir dalam konteks penyelesaian hak atas tanah. Saya akan jadikan agenda pembahasan khusus di Komisi II, khususnya terkait Panja Pertanahan," ungkap Arteria.
Ahok Terkena Karma?
Di kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi II DPR Wahidin Salim kepada Liputan6.com, berbagi cerita, di mana Ahok pernah mengecam dirinya sewaktu menjadi Walikota Tangerang, Banten.
Pada saat itu, Wahidin juga melakukan penataan dan penertiban bantaran Sungai Cisadane untuk Jalan Inpeksi. Saat itu, menurut Wahidin, Ahok yang masih duduk di Komisi II DPR, melontarkan kalimat pedas dan mengecam tindakan penertiban tersebut.
"Sekarang, Ahok merasakan benar bagaimana menjadi kepala daerah. Ahok juga merasakan bagaimana mengeksekusi kebijakan yang berhadapan dengan kepentingan warga tanpa harus menyakiti hati nurani rakyat," tukas Wahidin.
Faktanya, sambung Wahidin, banyak pihak prihatin dan menyayangkan apa yang terjadi di Kampung Pulo. "Kita pun mengecam tindakan aparat hukum dan aparat pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin Ahok."
Meski dilontarkan kalimat pedas oleh Ahok, Wahidin mengaku tidak akan berlaku seperti itu, jika Ahok dipanggil Komisi II DPR. Politikus Partai Demokrat itu,hanya akan mendoakan Ahok agar sadar bahwa mengurusi kota dan menangani urusan rakyat tidak segampang yang dipikirkannya.
"Walaupun, saat saya jadi Kepala Daerah dan Ahok sebagai anggota Komisi II DPR RI pernah memaki-maki dan menuding saya tidak punya hati nurani. Sekarang, Ahok sebagai Kepala Daerah dan saya sebagai pimpinan di Komisi 2 DPR RI.
"Tapi, saya tidak akan memaki-maki Ahok, justru saya berdoa semoga Ahok sadar bahwa mengurus kota dan menangani urusan rakyat itu tidak gampang," pungkas Wahidin. (Ans/Nda)
Advertisement
