Liputan6.com, Jakarta - Banyaknya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) rendah di berbagai daerah membuat Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan baru. APBD yang tidak terserap akan menjadi surat utang.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai kebijakan itu sudah tepat. Mengingat banyak pemerintah daerah justru malas mencairkan APBD dan mengalihkan ke deposito.
Advertisement
"Saya kira, setuju itu, bagus. Kalau dideposito, depositoin gitu kan enggak benar. Jadi kadang-kadang daerah itu enggak terpakai, suka didepositoin. Itu terjadi seperti itu," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Menurut Ahok, agar penyerapan anggaran daerah tidak melulu rendah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta memperketat penyusunan APBD. Di antaranya dengan menerapkan e-Musrenbang (Musyawaran Perencanaan Pembangunan).
"Makanya saya kan bilang, Kemendagri semua, kita harus perketat, penyusunan suatu APBD itu harus mulai dari sistem e-Musrenbang, semua sesuai betul. Nah jadi bayangin, DKI, ibukota baru tahun ini mau nyusun yang bener. Berarti APBD 2016 baru mengarah yang benar," tutur Ahok.
Saat ini saja, kata Ahok, proses pembahasan APBD 2016 DKI Jakarta masih molor karena berbagai kendala, seperti beda penafsiran antara Dewan dan Pemprov. "Ini sistem pembukuan kita memang banyak yang ditoleransi. Jakarta aja salah bertahun-tahun, puluhan tahun. Begitu," tambah Ahok.
Tak bisa dipungkiri, serapan anggaran APBD DKI Jakarta sangat rendah. Hingga pertengahan 2015, serapan anggaran DKI baru 19,4% dari total APBD Rp 69,28 triliun. Daerah lain yang disorot adalah Provinsi Riau yang saat ini baru mencapai 11,2 %. Rata-rata realisasi APBD di tingkat provinsi saat ini mencapai 25,9%. Di tingkat kabupaten, rata-rata realisasi anggaran adalah 24,6%.
Tapi, hal ini tidak membuat Ahok khawatir dengan kebijakan baru menteri keuangan itu. "Oh enggak, kita masuk APBD-P ini kurang duit, DKI kurang duit," tutup Ahok. (Han/Rmn)
