Liputan6.com, Jakarta - Rapat kerja antara Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) menemukan kesepakatan bahwa pemerintah harus diberikan rasa optimisme untuk membangun kepercayaan pasar.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemerintah harus bertindak di semua sektor untuk memberikan kepercayaan, bahwa pemerintah mau membenahi sektor-sektor yang sedang lemah.
"Sehingga mereka (investor) tidak ragu invenstasi. Kondisi sekarang membuat invetasi tidak berani, semua menunggu, dunia usaha kita takut," ujar Ahmadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Ahmadi menjelaskan, pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan buruh, untuk mencegah aksi-aksi demo yang bisa mengganggu iklim investasi. Hal ini melihat dari pemberian subsidi terhadap orang miskin baru sekitar 9-10%.
"Jangan sampai dunia usaha ini resah, pajak tidak jelas, setiap tahun ada peningkatan pajak, kalau mau ekstensifikasi. Lakukan langkah-langkah konkret untuk menata fundamental ekonomi," tutur dia.
"Jangan sekedar wacana, suka sekali kementerian-kementerian itu berwacana. Jokowi ini orang yang suka turun ke lapangan, blusukan lah ke kementerian-kementerian, benahi langsung. Saya yakin 2-3 kali menggebrak akan terjadi perubahan yang luar biasa terhadap perekonomian," sambung Ahmadi.
Ahmadi mengungkapkan, pada kuartal I 2015 laju perekonomian 4,7%, sedangkan kuartal II berada pada angka 4,67%. Jika dalam tren penurunan ini terus terjadi, maka tidak ada peningkatan yang signifikan pada kuartal III.
"Apakah tercapai di angka 5? Saya yakin tidak akan tercapai, mungkin di angka 4,8. Angka paling rendah di BI 5,3%, kita tadinya 5% pun akan berani kita putuskan kalau nanti realisasi 2015 di kuartal terakhir menjanjikan," ujar dia.
"Pemerintah mengatakan akan ada pembangunan infrastruktur di kuartal terakhir ini. Tapi saya kira di kuartal terkahir ini tidak berpengaruh signifkan," pungkas Ahmadi. (Rmn)
Banggar: Pikat Investor, Pemerintah Harus Benahi Semua Sektor
Ahmadi menjelaskan, pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan buruh, untuk mencegah aksi-aksi demo yang bisa mengganggu iklim investasi.
diperbarui 26 Agu 2015, 03:28 WIBBanggar DPR telah menyetujui anggaran sebesar Rp 645 miliar untuk membiayai proyek pembuatan sodetan kali Ciliwung ke KBT sepanjang 2,15 kilometer , Selasa (13/5/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
4 Cara Mengolah Paprika untuk Menurunkan Kolesterol secara Alami dan Cepat
Klasterku Hidupku, Program Pemberdayaan BRI Angkat Potensi Klaster Buah Kelengkeng di Tuban
Mercedes-Benz Recall 2 Mobil GLE Bersamaan Gara-Gara Masalah Airbag
KPU Jakarta Akan Gladi Resik Debat Pilkada Malam Ini
Jokowi Sebut Cara Selesaikan Konflik di Timur Tengah Lewat Dialog
7 Rekomendasi Drakor untuk Kamu yang Kesepian, Cocok Buat yang Lagi Jomblo
Gawat, Banjir PHK Bikin Modus Penipuan Semakin Banyak
Volatilitas Berpotensi Meningkat di Pasar Saham, Bagaimana Strateginya?
Deretan Kuliner Nusantara yang Lahir dari Akulturasi Budaya
Rantastia Kecewa Profil Wikipedia Diubah Usai Gelar Doktor Kehormatan Raffi Ahmad Viral
Sir Jim Ratcliffe Bisa Ambil Keputusan Tak Terduga soal Masa Depan Erik Ten Hag di Manchester United
Korban Tewas Pembantaian Geng Bersenjata Haiti Jadi 70 Orang Termasuk Anak-anak, 45 Rumah Hangus Dibakar