Setelah Atut, Sekda Banten Kini Dipecat

Menurut Rano Karno, pergantian sekda, pejabat setingkat eselon 1, merupakan hal wajar. Seperti presiden yang me-reshuffle kabinetnya.

oleh Yandhi Deslatama diperbarui 26 Agu 2015, 08:43 WIB
Predikat disclaimer yang diberikan BPK kepada Provinsi Banten membuat gerah Plt Gubernur Banten Rano Karno.

Liputan6.com, Serang - Setelah pemberhentian Ratu Atut Chosiyah karena kasus suap Pilkada Lebak yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar, kini Pemprov Banten kembali memecat sang Sekretaris Daerah (Sekda) Kurdi Matin. Pemecetan Sekda Banten ini ramai menghiasi media lokal Banten sehingga menimbulkan berbagai macam polemik.

Namun persoalan itu selesai setelah Gubernur Banten Rano Karno angkat bicara.

"Pengajuannya sejak saya masih Plt (pelaksana tgas). Sebenarnya ini permintaan Mendagri (Tjahjo Kumolo). Saya sempat ditanya oleh Mendagri terkait video di sebuah media sosial. Kata Mendagri itu benar? Saya jawab, iya benar," kata Rano Karno, Rabu (26/8/2015).

Sebelumnya, masyarakat Banten sempat dihebohkan oleh beredarnya sebuah video berjudul "Sekda Banten Ajak Masyarakat Rampok APBD". Video itu diunggah oleh akun bernama Nur Aeni.

Meski begitu, Rano Karno mengaku belum mendapatkan salinan surat keputusan pemecetan Sekda Banten tersebut. Sehingga Rano pun belum bisa memastikan kapan akan melantik Sekda baru.

"Karena ada pergantian bukan suka atau tidak suka, tetapi karena kebutuhan. Apa yang mesti saya takutin? Proses pelantikan (sekda baru) belum tahu. Nunggu dulu (surat datang)," terang Rano.

Menurut Rano Karno, pergantian sekda, pejabat setingkat eselon 1, merupakan hal wajar. Seperti seorang presiden yang dapat me-reshuffle kabinetnya sesuai kebutuhan.

"Itu (pergantian) wajar-wajar saja, tidak ada yang aneh. Kenapa jadi heboh banget begini. Orang menteri saja bisa di-reshuffle apalagi sekda. Apa hebatnya sekda?" tegas Rano.

Aktivis antikorupsi di Banten sekaligus Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, mengingatkan agar Rano Karno segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Misalnya pembangunan infrastruktur, penanganan gizi buruk, pengangguran, hingga kemiskinan.

Meski begitu, kata Uday, Rano tidak akan mudah menyelesaikan masalah itu semua. Sebab, Rano yang sering disapa Bang Doel, masih dikelilingi loyalis mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

"Kita tahu bahwa sepeninggal Atut, Rano Karno masih dikelilingi birokrat yang selama ini ada di sekeliling Atut. Disitulah Rano dituntut untuk bekerja profesional dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat Banten, dibandingkan mengakomodir kepentingan kelompok orang tadi," kata Uday.

Uday menyarankan, Bang Doel harus berani melepaskan cengkraman loyalis Atut agar Banten bisa segera 'move on'.

"Dia (Rano) akan mampu bekerja dengan baik apabila terlepas dari pengaruh orang-orang yang selama ini ada di sekeliling Atut Chosiyah. Tanpa itu, saya pesimis Rano mampu menunjukan kemampuannya untuk memimpin Banten," tegas Uday. (Sun)

Sebelumnya, masyarakat Banten sempat dihebohkan oleh beredarnya sebuah video berjudul "Sekda Banten Ajak Masyarakat Rampok APBD". Video itu diunggah oleh akun bernama Nur Aeni.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya