Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengadu studi kelayakan (feasibility study/FS) maupun penawaran antara China dan Jepang yang sedang rebutan membangun kereta cepat (High Speed Railways/HSR) rute Jakarta-Bandung. Dalam menentukan pemenang, ada beberapa hal yang dilihat pemerintah sebagai dasar pertimbangan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan Jepang dan China saat ini sedang bersaing ketat untuk mendapatkan mega proyek kereta cepat di Indonesia.
Advertisement
"Indonesia bagaikan gadis cantik yang diperebutkan dua pemuda. Karena ada kompetisi ketat sekali, China dan Jepang sama-sama mau mendapatkan proyek ini. Kalau kita senang saja ada kompetisi," ucap dia saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2015).
Menurut Rizal, pemerintah akan mengadu penawaran antara Jepang dan China yang paling menguntungkan bagi Indonesia dari beberapa hal. Kata dia, tujuannya agar proses kompetisi berlangsung adil, transparan dan terbuka.
"Hari Senin depan, Dubes China mau bertemu saya. Nanti kita adu lah siapa yang paling menguntungkan buat Indonesia. Kita ingin proses kompetisi yang fair, transparan dan terbuka agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat semaksimum mungkin," tegas dia.
Lalu apa saja pertimbangan Indonesia dalam memilih yang terbaik antara China dan Jepang untuk membangun megaproyek yang ditaksir sekira Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun itu?
Rizal menjelaskan, pemerintah akan melihat dari empat hal. Pertama, sambungnya, dari segi teknologi dan keamanan. Dia berpendapat, moda transportasi massal kereta cepat harus mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan.
"Bahaya kalau kereta cepat tidak aman," ucap Rizal.
Kedua, lanjut dia, dari segi pembiayaan. Dalam hal ini, Rizal menambahkan, pemerintah melihat penawaran bunga investasi, masa jatuh tempo atau tenor, dan sebagainya.
"Murah tidak bunganya, apakah ada persyaratan macam-macam, ada jaminan atau tidak. Kita lihat juga tenornya dan term di dalam pinjaman," terang Rizal.
Ketiga, penggunaan kandungan lokal di dalam proyek kereta cepat. Syarat ini dimaksudkan agar memberi nilai tambah bagi industri dalam negeri.
"Jadi kita lihat negara mana yang menawarkan penggunaan lokal konten (produk lokal) setinggi mungkin," tutur Rizal.
Keempat, penawaran kerjasama operasional kereta cepat. Pemerintah Indonesia, Rizal bilang, ingin operasional kereta cepat segera berada dalam kendali orang Indonesia.
"Misalnya mula-mula sekian tahun operasinya dikelola China atau Jepang. Tapi kita ingin secepat mungkin, operasinya dikendalikan orang Indonesia supaya ada transfer teknologi," pungkas Rizal. (Fik/Ahm)
