Liputan6.com, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nilai Rp 1,25 triliun untuk tahun 2016 nanti. rencananya, suntikan dana dari pemerintah tersebut akan digunakan untuk membangun proyek jalan tol Trans Jawa Solo-Ngawi- Kertosono.
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan usaha Milik Negara (BUMN), Pontas Tambunan mengatakan, jalan tol tersebut merupakan bagian dari 13 proyek ruas tol baru dengan nilai investasi Rp 40 triliun yang sedang digarap oleh Jasa Marga.
"Kami dorong perusahaan di bawah bidang kami untuk aktif menyelesaikan hambatan Jasa Marga membangun 13 ruas jalan tol," kata Pontas, saat rapat kerja pengajuan PMN dengan Komisi VI DPR, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Pontas mengungkapkan, Menteri BUMN Rini Soemarno pada 20 Agustus 2015 telah melayangkan pengajuan PMN tersebut.
Menurut Pontas, untuk menyelesaikan 13 proyek tersebut Jasa Marga berencana melepas sahamnya, jika itu terjadi porsi saham pemerintah saat ini sebesar 70 persen akan berkurang.
"Dari rencana yang dibutuhkan dana Rp 40 triliun, karena itu Jasa Marga merencanakan penerbitan saham baru untuk nambah pembiayan tersebut, saham baru akan memperkecil porsi pemerintah 70 persen," ungkapnya.
Pontas mengungkapkan, 13 proyek tersebut memberi banyak manfaat bagi sektor transportasi. "Seperti diketahui cukup lama sudah dirancang sejak 2004 namun penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan cepat, karena itu kita harapkan dapat menyelesaikan ruas tersebut, penyelesaian ruas tersebut memberikan dampak besar kepada efisiensi pemerintah yang ditanggung dalam APBN," pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah kembali mengajukan PMN kepada DPR RI bagi 22 perusahaan BUMN dengan total nilai yang diajukan mencapai Rp 31,3 triliun.
PT PLN (Persero) masih menjadi perusahaan yang mendapatkan PMN paling besar, yaitu Rp 10 triliun. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari PMN tahun 2015 sebesar Rp 5 triliun.
Tingginya penyertaan modal ini sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo. Dimana diantaranya percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt.
Sementara BUMN lain yang juga mendapatkan tambahan modal besar dari pemerintah adalah PT Hutama Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang masing-masing perusahaan mendapatkan Rp 3 triliun.
Kedua perusahaan itu merupakan perusahaan yang tengah mendaptkan mandat untuk membangun konektifitas di beberapa wilayah di Indonesia melalui jalan tol. Sehingga wajar jika Kementerian BUMN memprioritaskan ke sektor konstruksi tersebut.
Untuk lebih jelasnya, berikut daftar 22 BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN di tahun 2016 sesuai yang tercantum dalam RUU APBN 2016 :
1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebanyak Rp 2,4 triliun
2. PT Perkebunan Nusantara I, sebanyak Rp 25 miliar
3. PT Perkebunan Nusantara VIII, sebanyak Rp 32,7 miliar
4. PT Perikanan Nusantara (Persero), sebanyak Rp 29,4 miliar
5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), sebanyak Rp 500 miliar
6. PT Angkasa Pura II (Persero), sebanyak Rp 2 triliun
7. PT Industri Kereta Api (Persero), sebanyak Rp 1 triliun
8. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sebanyak Rp 1,25 triliun
9. PT Pelni (Persero), sebanyak Rp 564,8 miliar
10. PT Barata Indonesia (Persero), sebanyak Rp 500 miliar
11. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), sebanyak Rp 500 miliar
12. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), sebanyak Rp 500 miliar
13. Perum Jamkrindo, sebanyak Rp 500 miliar
14. PT Bahana PUI (Persero), sebnayak Rp 500 miliar
15. PT Hutama Karya (Persero) Tbk, sebanyak Rp 3 triliun
16. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sebanyak Rp 3 triliun
17. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sebanyak Rp 2 trilun
18. Perum Perumnas, sebanyak Rp 235,4 miliar
19. PT Amarta Karya (Persero), sebanyak Rp 32,1 miliar
20. Perum Bulog, sebanyak Rp 2 triliun
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), sebanyak Rp 692,5 miliar
22. PT PLN (Persero), sebanyak Rp 10 triliun.
(Pew/Gdn)
Advertisement
