Bangkitkan Kepercayaan Investor, Ini Jurus Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji akan menyerap sisa anggaran Rp 70 triliun dalam kurun waktu empat bulan terakhir ini. Komitmen tersebut diharapkan dapat membangkitkan kepercayaan investor yang telah memudar kepada pemerintah Joko Widod‎o (Jokowi).

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjojono mengungkapkan, pihaknya akan meningkatkan kinerja bahkan rela mengorbankan waktu jika harus bekerja selama seminggu penuh hingga larut malam.

Bukti itu ditunjukkan melalui lelang dini yang tersebar di 15 provinsi dengan jumlah sebanyak 61 paket dengan total pagu sebesar Rp 3,71 triliun pada Agustus 2015. Terdiri dari 30 paket senilai Rp 1,92 triliun bersumber dari dana Rupiah murni dan Rp 1,78 triliun sebanyak 35 paket dari dana SBSN. Paket lelang untuk pekerjaan reservasi, pembangunan jalan ‎dan jembatan.

Pelelangan dini Ditjen Bina Marga itu akan dilanjutkan pada September 2015 senilai Rp 7,62 triliun, Oktober Rp 8,5 triliun, November Rp 5,74 triliun dan Desember ini Rp 2,76 triliun. Dari seluruh proses tersebut akan ditandatangani kontrak senilai Rp 16,73 triliun pada Januari 2016.

"Diharapkan lelang dini ini dapat menjadi sinyal kepada investor atas kerja keras dan kerja cepat kami," ujar dia di kantornya,‎ Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Taufik mengakui bahwa pernah didatangi para Fund Manager dan sekuritas yang mempertanyakan soal keseriusan Kementerian PUPR mengingat kemajuan  penyerapan anggaran yang baru mencapai 29 persen hingga semester I 2015. Sementara periode sama tahun lalu, realisasinya lebih besar yakni 44 persen.

"Pelaku ekonomi bertanya-tanya kenapa kami belum menunjukkan performance sesuai harapan. Makanya, kami ingin memacu penyerapan anggaran 70 persen sisanya atau Rp 70 triliun dalam waktu empat bulan. Ini akan menjadi catatan indikasi kepercayaan publik akan meningkat," terang dia.

Menurut Taufik, lemahnya penyerapan anggaran tak terlepas dari buruknya proses lelang atau tender dan revisi desain yang terus menerus. Sehingga Kementerian PUPR akan memperbaiki perencanaan, meliputi kegiatan penajaman paket-paket program, penyusunan daftar paket, penyiapan dokumen lelang dan diakhiri dengan evaluasi kesiapan lelang.

"‎Implikasi dari lambannya penyerapan anggaran berdampak ke penerimaan pajak. Kalau Rp 70 triliun dipacu sampai empat bulan terakhir, maka penerimaan pajak yang bisa diraup cuma Rp 7 triliun. Coba kalau dari awal-awal tahun. Jadi minggu depan kami akan rapat kerja, dan mengumumkan paket-paket apa lagi yang akan ditenderkan," tandas Taufik. (Fik/Ndw)