Liputan6.com, Malaysia - Pemandangan berbeda terlihat di Malaysia akhir pekan kemarin. Ribuan warga Malaysia turun ke jalan ibukota, Kuala Lumpur. Mereka berdemo besar-besaran menuntut Perdana Menteri Najib Razak mundur dari jabatannya. Najib diduga telah menggelapkan US$700 juta atau Rp 9,8 triliun dari Sovereign Wealth Fund.
Polisi Diradja Malaysia menyebut tidak kurang dari 30.000 orang ikut aksi tersebut. Namun, sampai Minggu sore 31 Agustus, belum ada upaya pembubaran paksa dari polisi. Mereka hanya berjaga-jaga di sekitar para pengunjuk rasa yang hampir semua berkaus kuning.
Demonstran yang menamakan diri Bersih sejak Sabtu 29 Agustus menyeru warga Malaysia turun ke jalan di Kuala Lumpur, Kinabalu, dan Kuching. Mereka membentuk lautan manusia berwarna kuning dan berjalan di ibukota Malaysia. Ada yang membawa bendera Malaysia dan yang lainnya terlihat memegang spanduk berisi protes. Aksi mereka bertepatan dengan gladi resik perayaan Hari Merdeka Malaysia yang ke-58.
Advertisement
Dalam demonstrasi, tampak istri Anwar Ibrahim Wan Azizah Wan Ismail di tengah-tengah pengunjuk rasa. Selain menuntut Najib turun, Bersih juga menuntut diadakannya Pemilu bersih. Selama ini banyak ditemukan kasus 'suara hantu' seperti pemilih yang bisa memilih berkali-berkali.
Ini bukanlah demontrasi pertama dilakukan kelompok Bersih. Pada 2002, polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan kelompok ini.
Sebelumnya, Jumat 28 Agustus, situs Bersih diblokir karena dianggap membangkang oleh pemerintah. Mengutip pemberitaan BBC, website Bersih.org -- penggagas demo anti-pemerintah -- sudah tidak bisa diakses di Malaysia.
"Mereka melanggar hak-hak orang untuk mengakses informasi, Padahal kami tidak bersalah," protes Ketua Bersih Maria Chin Abdullah.
Gerakan Bersih didirikan pada 2006. Organisasi ini merupakan organisasi gabungan dari 84 kelompok masyarakat sipil di Malaysia. Mereka pertama kali memprotes kecurangan pemilu yang dilakukan oleh koalisi Barisan Nasional pada 2007.
Unjuk rasa kedua diadakan pada 2011 yang memprotes hasil Pemilu di Serawak. Menurut klaim Bersih, ada 50 ribu orang turut berpartisipasi saat itu. Polisi melontarkan gas air mata untuk menghentikan para pengunjuk rasa. Dilaporkan 1.000 orang di tahan.
Bersih juga berdemonstrasi pada 2012. Awalnya demo dilakukan secara damai, hingga salah satu pihak antara pengunjuk rasa dan polisi mulai saling dorong. Ratusan orang ditahan termasuk di antaranya Anwar Ibrahim.
Kasus ini berawal dari laporan Wall Street Journal bahwa sekitar US$ 700 juta dana mengalir ke rekening-rekening pribadi Najib Razak di 2 bank. Surat kabar ini mengatakan bahwa sumber dana tidak jelas dan para penyelidik pemerintah tidak memberikan perincian tentang penggunaan dana tersebut, begitu masuk ke rekening PM Razak.
1Malaysia Development Bhd atau terkenal dengan 1MBD dibentuk oleh PM Najib Razak tahun 2009 untuk memperbaiki keuangan dan pembangunan Malaysia. Pada 2014, laporan keuangan 1MBD terdapat beberapa pembayaran yang hilang. Sebagai pemimpin dan penasehat 1MBD, Najib dituduh menerima uang dari badan tersebut.
Seperti dikutip dari BBC, Selasa (3/8/2015), meskipun Badan Pencegahan Korupsi Malaysia mengatakan uang tersebut berasal dari donor, tapi tidak ada kejelasan siapa donor tersebut. 1MBD juga mengatakan mereka tidak pernah memberikan uang secara pribadi kepada PM Najib dan tuduhan itu tidak berdasar.
Mahathir Mohamad Muncul
Ada kejutan di tengah aksi protes yang dilakukan kelompok kaos kuning. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad beserta istri, Siti Hasmah Ali, menyambangi kerumunan ribuan pendemo.
Seperti dikutip dari malaysiakini.com, Sabtu 29 Agustus 2015, kedatangan keduanya langsung disambut kegembiraan para demonstran. Sebagian dari mereka bahkan berebut berjabat tangan serta berfoto bersama dengan Mahathir dan istri yang tiba di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 19.30 waktu setempat.
Mahathir yang mengenakan jas mantel abu-abu didampingi Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Tian Chua dan pengawal mantan perdana menteri.
Tian Chua adalah salah satu kritikus terbesar Mahathir ketika pemerintahannya menentang aksi protes menyusul pemecatan Anwar Ibrahim pada 1998.
Setelah beberapa menit menyambangi kerumunan demonstran, Mahathir beserta istri kembali ke mobil.
Sebelumnya pada sore hari, Mahathir menghadiri sebuah acara di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Di sana, Mahathir mengatakan bahwa ia hendak melihat 'rapat umum' di Kuala Lumpur.
Reaksi Pemerintah
Pemerintah Malaysia mengecam keras protes warganya yang dimulai Sabtu sore, 29 Agustus 2015 di dekat Merdeka Square di pusat Kuala Lumpur. Pemerintah menyebut demonstrasi itu sebagai aksi ilegal. Pemakaian kaos kuning dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum.
Polisi menyatakan demonstrasi tersebut tidak sah karena telah menolak permohonan izin penyelenggara protes.
"Satu tindakan bodoh dapat membuat kekacauan," kata Kepala Kepolisian Malaysia Inspektur Jenderal Khalid Abu Bakar, seperti yang Liputan6.com kutip dari Skynews.com, Minggu 30 Agustus 2015.
Pemerintah Malaysia juga telah melarang rakyat mengenakan pakaian berwarna kuning yang berisi tulisan "Bersih 4" --nama demonstrasi tersebut--. Semua jejaring yang menyiarkan laporan yang dinilai bisa merusak keamanan dan ketenangan masyarakat pun akan dipantau oleh pihak berwenang.
Kecaman juga dilontarkan PM Najib. "Tidakkah mereka mengerti, tindakan mereka itu sangat cetek dan rendah. Tidak punya patriotisme dan tidak mencintai negeri ini," kata Perdana Menteri Najib saat membuka pertemuan Partai UMNO di Pahang, Sabtu, 29 Agustus seperti dikutip dari media resmi Pemerintah Malaysia Bernama.
PM Najib menuduh para demontran kaos kuning ingin mendiskreditkan Malaysia di mata internasional. Dia juga jengkel dengan pemilihan Lapangan Merdeka sebagai lokasi pusat demonstrasi.
"Mereka tidak tahu bahwa negara ini dibangun dengan darah dan air mata untuk merdeka. Kalau kalian ingin berkumpul, pilihlah tempat yang tidak mengundang provokasi," tulis Najib dalam laman pribadinya.
"Apa pun pilihan perbedaan politik antara kita, seharusnya Lapangan Merdeka dan Hari Nasional tidak dijadikan ajang politis," lanjut dia seperti dikutip dari Asia One.
Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas terhadap dalang pengorganisasian demo yang menamakan diri Bersih.
"Pemerintah memantau para pemimpin di balik aksi itu. Kami juga mengikuti setiap kata yang mereka katakan, kita tahu tindakan yang diambil oleh mereka," kata Ahmad Zahid yang dikutip kantor berita Bernama, Minggu 30 Agustus 2015.
Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri Malaysia itu diminta mengomentari tindakan yang bisa diambil terhadap mereka yang terlibat dalam aksi tersebut. Tindakan hukum yang dapat diambil terhadap demonstran adalah Majelis Undang-Undang Perdamaian, Undang-Undang hasutan, KUHP dan UU Kepolisian.
Dia mengingatkan pihak-pihak terkait untuk tidak menyalahkan pihak berwenang jika tindakan yang diambil terhadap mereka.
"Saya setuju dengan Tan Sri IGP (Khalid Abu Bakar) yang berani melakukan, berani mengambil tanggung jawab. Jangan menuduh pihak berwenang, terutama pemerintah yang lalim karena pada kenyataannya mereka kejam untuk diri mereka sendiri," tegas Ahmad Zahid.
Dia juga mengingatkan agar tidak membuat pernyataan fitnah yang akan membuat tokoh masyarakat tertentu bergabung dengannya. "Jangan mengklaim bahwa tokoh masyarakat akan datang meskipun ia sebenarnya di luar negeri," ucap Ahmad Zahid.
Mengomentari kehadiran Mahathir Mohamad yang berada di antara para demonstran tersebut, Ahmad Zahid menilai hal itu tidak menjadi masalah. Mantan perdana menteri itu hanya bergabung di tempat itu selama 6 menit. (Ron/Ado)
